Mudarta: Pileg 2019 Tak Normal, “Partai Bansos” Pemenangnya

(Dutabalinews.com),
Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta menyebutkan Pileg (Pemilu Legislatif) 2019 khususnya di Bali terbilang tidak normal. Pasalnya yang berkuasa mengantarkan sebagian caleg terpilih adalah karena dana bansos (bantuan sosial), bukan karena visi misi dan kemampuan figur.

“Ini Pileg paling tidak normal. Pileg kali ini partai bansos jadi pemenang,” kata Mudarta didampingi salah seorang tim pemenangan Drs. Putu Suasta,M.A. saat ditemui di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, di Renon, Denpasar, Kamis (18/4/2019) sore terkait telah usainya pileg dan pilpres 2019 ini.

Mudarta mengungkapkan fakta di lapangan ditemukan bahwa caleg itu terpilih lebih karena jor-joran membawa dana bansos. Misalnya untuk pembangunan pura atau balai banjar yang digelontor puluhan hingga ratusan juta.

Bahkan, parahnya lagi ditemukan di lapangan bahwa dana bansos ini tidak hanya dibawa atau difasilitasi caleg petahana tapi juga oleh caleg pendatang baru yang di-backup oleh penguasa seperti kepala daerah.

“Siapa yang bawa bansos, itu dipilih masyarakat. Basis suara caleg digempur dengan bansos sang lawan. Sudah sekian lama basis suara dirawat tapi diserbu bansos yang tidak bisa ditandingi dengan uang pribadi. Maka mereka yang tidak terpilih bilang pemenang pemilu adalah bansos,” ungkap Mudarta.

Ketika pilihan masyarakat lebih karena tekanan dan tersandera bansos bukan karena kapabilitas (kemampuan) caleg memperjuangkan aspirasi rakyat. “Bukan juga karena visi misi atau rekam jejak caleg, maka pada saat itu pula sebenarnya rakyat belum merdeka dalam menentukan pilihannya,” ujar politisi asal Jembrana ini.

Dikatakan rakyat memilih bukan berdasarkan visi misi tapi berapa hibah bansos yang diterima dari caleg. Lembaga survei juga bilang hanya satu persen yang memilih karena visi misi caleg. “Ini tentu tidak sehat untuk demokrasi kita,” ujar Mudarta.

Ke depan pola politik yang mendewakan bansos sebagai senjata pendulang suara harus dihentikan. Caranya penyaluran hibah bansos harus dikembalikan sesuai kewenangannya di eksekutif. Jangan sampai anggota legislatif malah ikut mengeksekusi anggaran.

Seperti lewat ikut memfasilitasi bansos hibah dan punya kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima. Yakni hanya konstituennya dan ujung-ujungnya jadi alat bargaining politik untuk mendulang suara ketika pileg.

Baca Juga :   AA Aryawan: Lawan Corona, Bali Perlu Pikirkan PSBB

Terkait suara Demokrat di Pileg 2019 ini, Mudarta tetap optimis bisa sesuai harapan. “Kita masih menunggu hitungan suara final. Berapa pun hasilnya kita harus legowo dan hargai, karena itulah pilihan rakyat kepada kader dan partai,” jelasnya.(bas)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar