MKGR Bersama SOKSI Bali Tegas Tolak RUU HIP, Pancasila Jangan Diutak-Atik Lagi

(Dutabalinews.com),Dr. I Wayan Subawa,SH,MH selaku Ketua MKGR Provinsi Bali mengatakan bahwa Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bersama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi UU. Hal tersebut disampaikan melalui hasil rapat bersama, Sabtu (27/6) di Rumah Persatuan, Renon Denpasar.

Ada beberapa poin yang disampaikan dari hasil rapat bersama tersebut yakni pertama menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan RUU HIP menjadi UU.

Kedua, meminta kepada pemerintah dan DPR RI mengambil langkah-langkah strategis untuk mengwujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

“Ketiga meminta DPD Golkar untuk menindaklanjuti melalui fraksi Golkar di DPRD-RI,” terang mantan Sekda Badung ini.

Wayan Subawa menyampaikan terkait makna yang terkandung di Pancasila yang merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa untuk menjadi dasar dalam bernegara yakni sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Intinya Pancasila adalah hasil bersama.

Baca Juga :   Polda Bali Rangkul Asosiasi Driver Online di Bali, Sinergi Wujudkan Pemilu 2019 Aman dan Damai

Di samping itu, secara yuridis RUU HIP ini menurutnya cacat, sebab tidak mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 tentang Parangan Partai Komunis di Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945 sebagai dasar menimbang dalam RUU HIP.

“Adanya ketidaklaziman yang diatur suatu UU, dimana biasanya UU mengatur tentang perilaku, kelembagaan. Tetapi RUU HIP mengatur tentang definisi, disinyalir sebagai tafsir tunggal tentang pancasila,” imbuhnya.

Lanjut Wayan Subawa, tidak lumrah nilai-nilai ideologi diatur dengan UU. Karena dapat mendowngrade keberadaan pancasila, dimana pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Dr. IW Subawa,S.H.,M.H.

“Secara sosiologis pengajuan RUU ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap adanya agenda terselubung, mengingat, masyarakat saat ini juga sedang menghadapi Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Doktor Ilmu Hukum Unud ini menambahkan masyarakat menganggap tidak perlu adanya UU yang mengatur secara khusus tentang Pancasila. Apalagi adanya pemaknaan tunggal. Sebab hal ini cenderung bisa menjadi otoriter interpretasi nantinya.

Disisi lain Ketua Dewan Penasehat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata mengatakan SOKSI merasa ikut terpanggil untuk bersikap tentang RUU HIP. Menurutnya kalau Pancasila sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi. Dalam Dekrit 1959 Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa.

Baca Juga :   Made Sukarmana: Dinsos Perlu Bantu Warga Selama Jalani Karantina

Sementara dari Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya menjelaskan munculnya rancangan UU HIP harus cepat disikapi. Jika dilihat dari sejarah, Tri Karya ini dilahirkan ada kekhawatiran oknum yang menyelewengkan alias mengebiri Pancasila. Padahal sudah ada beberapa UU yang sudah membentengi Pancasila.

“Jelas apa dasar kita menolaknya (RUU HIP, red), ini juga sejalan dengan perjuangan Tri Karya. Di samping itu, dalam suasana Covid-19 ini juga kita tengah mengalami situasi kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Sesungguhnya ini menjadi skala prioritas. Tidak hanya isu nasional, namun sudah menjadi isu global,” pungkasnya. (sus)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar