Polemik Sampradaya, Tjokorda Pemecutan Berharap Pemerintah Adil Agar Bali Tenang

(Dutabalinews.com),Raja Denpasar Tjokorda Pemecutan menegaskan Bali adalah milik bersama dan bukan kelompok tertentu atau perorangan.

“Pemerintah juga diminta adil, berada di tengah-tengah agar Bali tenang,” ujar Tjokorda Pemecutan saat menghadiri kegiatan doa bersama yang digelar MKKBN (Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara), Sabtu (8/5) sore di Inna Hotel Denpasar. Doa bersama yang dirangkai dengan dharmatula itu dihadiri puluhan sulinggih (pandita) dan tokoh guna memohon keselamatan Bali.

Tjokorda Pemecutan juga mengajak umat Hindu di Bali untuk guyub dan tidak memakai kekerasan. Sebab dalam Hindu tidak ada kekerasan, kalau ada salah silakan lapor polisi.

“Jangan sampai Bali yang penduduknya sudah sedikit, sampai terjadi perpecahan. Bali ini bukan milik perorangan, tetapi milik bersama-sama. Pemerintah harus adil, jangan memihak, Gubernur harus berada di tengah-tengah,” ujarnya menanggapi polemik sampradaya yang kini diikuti dengan penutupan ashram.

Di sisi lain, Tjokorda Pemecutan  mendukung kehadiran MKKBN karena ingin ada kebangkitan dan kemajuan Hindu dan kemajuan Bali.

Sementara Ketua Umum MKKBN I Ketut Nurasa,S.H.,M.H. mengajak para pemangku kepentingan terkait  mengedepankan dialog untuk menyelesaikan polemik keberadaan sampradaya (aliran agama Hindu) yang oleh sejumlah kalangan dipandang non-dresta (tradisi) di Bali.

Ketua MKKBN Ketut Nurasa

“Mari berdialog, kita sama-sama orang Bali, sama-sama beragama Hindu, sama-sama Ida Sanghyang Widhi Wasa sebagai Tuhan kita,” jelasnya.

Nurasa yang juga purnawirawan militer dan seorang advokat  menyayangkan adanya tindakan pihak tertentu sampai melakukan penutupan ashram di Denpasar.

Nurasa menegaskan, penutupan Ashram ISKCON tidak datang dari bendesa adat (pimpinan desa adat) setempat karena sebelumnya pihaknya sudah ada pembicaraan tidak akan sampai penutupan. “Kami ingin ada kedamaian dan keharmonisan,” ujarnya.

Nurasa menambahkan, MKKBN sendiri sebagai perkumpulan yang terdiri dari para pandita/sulinggih, akademisi, intelektual, pengacara dan pensiunan bernapaskan Hindu juga telah mengantongi izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam acara diskusi terungkap sejumlah sulinggih berharap agar masyarakat Bali dapat senantiasa hidup rukun dan penuh kedamaian.(bas)






Baca Juga :   SOUJI Studio Yoga Diresmikan, Sediakan Kelas Muay Thai yang Instagramable

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar