Sebagai Destinasi Wisata, Bali Harus Dikelola seperti Hotel agar Nyaman, Aman dan Rakyatnya Sejahtera

Pulihnya pariwisata Bali di satu sisi memberikan citra positif dan sekaligus menunjukkan perkembangan perekonomian Bali bertumbuh. Namun pada sisi lain fakta menunjukkan problematika empirik terjadi berbagai masalah antara lain kemacetan semakin meningkat, sampah tidak tertangani secara baik, alih fungsi lahan meningkat, kerusakan lingkungan alam Bali semakin parah, ulah oleh wisatawan asing, dan masih adanya tindakan kriminal sehingga dapat mencederai kenyamanan dan keamanan Bali.

(Dutabalinews.com), Sebagai destinasi wisata yang mampu memberi kontribusi ekonomi sangat besar, Bali harus harus di-manage secara khusus dan terukur seperti halnya hotel agar mampu memberi kenyamanan, rasa aman dan rakyatnya sejahtera.

Demikian antara lain mengemuka dalam “Sharing Session” bertajuk “Kebijakan Publik Pengembangan Pariwisata Bali di Tengah Pasar Global”, Senin (22/1) di Uma Sapna Villa Jln. Raya Basangkasa No. 20XX Seminyak, Kuta, Badung.

Diskusi yang digelar NCPI Bali menghadirkan narasumber Ida Bagus Agung Partha Adnyana Ketua Bali Tourism Board Bali yang membawakan topik “Perkembangan Pariwisata Bali Berbasis Budaya: Membangun Bali atau Membangun di Bali”, Viraguna Bagoes Oka Kepala Bank Indonesia
Perwakilan Bali Periode 2007-2009 dengan topik “Kebijakan Publik Pengembangan Pariwisata Bali: Analisa Kritis Keuangan dalam Perspektif Dunia Usaha Pariwisata” dan Gede Gunawan selaku Ketua Divisi Marketing dan IT NCPI Bali membawakan topik “Perkembangan Pariwisata Bali di Tengah Pasar Global Antara Harapan dan Kenyataan”.

Hadir dalam diskusi pelaku pariwisata, dinas terkait dan akademisi di antaranya dari IHGMA Bali, HPI, ASITA Bali, Akademisi Pariwisata Unud dan Forum Desa Wisata.

Selain membahas wisman yang tahun 2024 ini ditarget 7 juta, peran wisatawan domestik yang mencapai belasan juta perlu mendapat perhatian karena membawa dampak bagi kepadatan seperti halnya kemacetan.

Gede Gunawan mengatakan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan baik bagi wisatawan juga warga. Diingatkan Bali punya filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga kelestarian lingkungan agar harmonis.

Diingatkan rencana pungutan bagi wisman sebesar Rp150 ribu yang bakal diterapkan pertengahan Februari 2024 ini harus dikawal dengan baik dan terbuka. Jangan sampai anggarannya kemana-mana tidak sesuai dengan rencana yakni melestarikan budaya dan lingkungan.

Baca Juga :   23 Tahun Geluti Usaha Berbasis Obat-obatan Tradisional dan Kosmetik, Pak Oles Kantongi Izin Edar 20 Jenis Produk Herbal

“Ini penting untuk memprotek Bali agar tidak sampai ditinggal,” pesan Gunawan yang puluhan tahun melanglang buana di pariwisata ini.

Viraguna Bagoes Oka yang juga pengamat ekonomi berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang tangguh dan kredibel sehingga memberi dampak positif bagi dunia pariwisata.

Agung Partha menjelaskan pentingnya menjaga budaya dan lingkungan Bali. Karena itu dia mendukung adanya pungutan yang nantinya sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk itu.

Ketua ASITA Bali Putu Winastra mengatakan pariwisata harus dikelola dengan baik. Ia bahkan mendorong agar Bali memiliki Badan OtoritaOtorita sehingga bisa dikelola dengan baik. “Batam dan Labuan Bajo saja punya Badan Otorita,” ujarnya.

Pembicara dari Disparda Badung maupun ITDC melihat Bali menghadapi masalah kemacetan, kriminalitas, dan lingkungan juga carrying capacity. Hal ini harus segera dicarikan solusinya.

Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha yang membuka diskusi menyampaikan pariwisata Bali harus dijaga agar kondusif karena ketika sedikit ada citra negatif akan berdampak besar bagi kelangsungan pariwisata. (bas)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar