Ketua TP Posyandu Denpasar Ikuti Bina Posyandu Angkatan IV Tahun 2026
(Dutabalinews.com), Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, bersama Sekretaris I TP Posyandu, Ayu Kristi Arya Wibawa, mengikuti kegiatan Bina Posyandu Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 5–7 Mei 2026, di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan dibuka oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster. Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh Tim Pembina Posyandu terkait peran dan fungsi posyandu ke depan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, posyandu kini bertransformasi tidak hanya pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Transformasi tersebut sekaligus menegaskan posisi posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD). Peran kader sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat masyarakat juga ditekankan, terutama dalam menyerap aspirasi warga di tingkat banjar/desa untuk disampaikan kepada pemerintah desa secara cepat dan tepat. Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, pembinaan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pemahaman terhadap regulasi baru terkait transformasi posyandu berbasis enam bidang SPM.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Dalam kegiatan ini, Kota Denpasar mengirimkan 44 peserta dari total 112 peserta yang juga berasal dari Kabupaten Buleleng. Ketua panitia, Ni Komang Sriani, menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Materi yang diberikan meliputi kebijakan strategis, percepatan implementasi program, serta penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) sebagai langkah konkret di masing-masing daerah. (hms)