Denpasar Jadi Percontohan Integrasi Data NIB–NIK–NOP di Bali

(Dutabalinews.com), Pemerintah Kota Denpasar resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB–NIK–NOP di Provinsi Bali. Peluncuran program ditandai dengan hand scan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kakanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (26/11). Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar juga menerima dua sertipikat tanah—Hak Pakai dan Hak Pengelolaan—yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan terima kasih atas penunjukan Kota Denpasar sebagai pilot project integrasi data pertanahan dan perpajakan. Ia menegaskan bahwa integrasi NIB–NIK–NOP memberikan manfaat signifikan, terutama peningkatan akurasi data dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua sertipikat tanah yang diterima pun akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah sebagai objek Reforma Agraria merupakan kewenangan kementerian, sedangkan penentuan penerima atau subjeknya berada di bawah koordinasi GTRA di daerah. Ia menyoroti masih adanya ketidaktepatan sasaran akibat tekanan politik lokal, yang kerap membuat pihak yang tidak berhak justru ditetapkan sebagai penerima.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa penerima manfaat Reforma Agraria seharusnya mencakup masyarakat yang tinggal di sekitar objek tanah, mereka yang bergantung pada tanah seperti petani dan buruh tani, serta masyarakat miskin ekstrem pada desil satu dan dua sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ia mengingatkan bahwa penyusunan tim GTRA harus dilakukan secara cermat dan bebas dari kepentingan politik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa GTRA harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui Reforma Agraria. (hms)