Denpasar Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

(Dutabalinews.com), Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi pada awal 2026 dengan meraih Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dan diterima langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, (29/1). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara; serta Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih. Penghargaan ini menjadi indikator kualitas pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga bebas dari praktik maladministrasi.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban aparatur pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa penilaian Opini Ombudsman RI mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian ini menitikberatkan pada tata kelola layanan, kompetensi pelaksana, pengelolaan pengaduan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar penilaian, tetapi penguatan komitmen Pemkot Denpasar dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. (hms)