Sidang Penggelapan Rp7 Miliar di BPR SU, Terdakwa Mengaku Dirumahkan karena Protes Transaksi Fiktif Rp850 Juta

(Dutabalinews.com),Sidang pemeriksaan terdakwa kasus penggelapan sebesar Rp7 miliar yang melibatkan NWPLD, mantan teller PT. BPR SU, kembali digelar Kamis (23/4/2020).

Sidang dipimpin oleh Ketua PN Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi AW didampingi Wawan Edy Prasetyo dan Ni Luh Putu Pratiwi sebagai hakim anggota. Hadir sebagai Kuasa Hukum yang mendampingi terdakwa I Wayan ‘Gendo’ Suardana, SH, I Ketut Sedana Yasa, SH dan I Made Juli Untung Pratama, SH., M.Kn.

Saat sidang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum menyodorkan alat bukti beberapa slip penarikan atas nama Made Suryana yang digunakan menuduh tersangka melakukan penggelapan uang. Saat ditanya oleh hakim dan jaksa apakah slip tersebut dibuat oleh terdakwa, terdakwa menjawab tidak pernah membuat atau menandatangani slip penarikan atas nama Made Suryana.

Bahkan untuk menambah keyakinan hakim, terdakwa disuruh oleh hakim membuat tanda tangan, paraf dan menulis kalimat yang sama seperti slip. Saat tanda tangan, paraf dan tulisan yang dibuat oleh terdakwa disandingkan oleh hakim, ternyata
berbeda dengan paraf dan tulisan yang ada di slip penarikan. tarikannya beda,” ujar Ketua Majelis.

Baca Juga :   Wagub Cok Ace Lepas Tour Bali Willys Club

Terdakwa menerangkan bahwa yang menyebabkan ia dirumahkan pada tanggal 19 Desember 2018 karena memprotes transaksi fiktif sebesar Rp850 juta yang sama sekali tidak pernah ditangani oleh terdakwa. Saat sudah dihapus, keesokan harinya transaksi Rp850 juta kembali muncul sehingga terdakwa kembali mengajukan protes hingga ke Dirut BPR.

Setelah protes tersebut, terdakwa mulai merasa tidak nyaman bekerja karena selalu dijudesin bahkan diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan pekerjaan yang bukan job desknya. Dalam persidangan juga terungkap terdakwa pernah menolak perintah Direktur Operasional dan Bisnis Catur Susana untuk mengambil uang sebesar Rp100 juta lebih dari kredit rekening koran atas nama Luh Indriani karena sudah ditransaksikan sendiri oleh Catur Susana. Lebih jauh, terdakwa menolak karena kredit bukan bagian dari job desk terdakwa.

Atas hal tersebut, Gendo memberikan pertanyaan kepada terdakwa apakah pernah memasukkan data fiktif atau mengaburkan dokumen yang merugikan bank? Terdakwa menjawab “tidak pernah”. Terdakwa juga mencabut surat pernyataan pengakuan mengambil uang BPR sejumlah Rp7 miliar lebih yang digunakan oleh JPU sebagai alat bukti.

Baca Juga :   Upacara Hari Pramuka ke-59, Kwarda Bali Apresiasi Dukungan Kwarda Nasional

Terdakwa menjelaskan awalnya ia menolak paksaan atasan BPR Suryajaya Ubud yang datang ke rumahnya untuk membuat surat pernyataan dengan kalimat dan kertas yang sudah disiapkan oleh direksi. Karena terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan, pihak BPR memaksa terdakwa untuk menandatangani kertas yang sudah berisi pengakuan mengambil uang BPR sejumlah Rp7 miliar. Gendo menanggapi terdakwa apakah semua surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa di bawah tekanan tersebut mau dicabut dalam persidangan. Dijawab terdakwa: “ya saya cabut semua”.

Dalam persidangan, JPU juga menanyakan alasan terdakwa menyangkal semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ditunjukkan bukti-bukti oleh penyidik dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Penyidik juga menyampaikan kepada terdakwa agar melakukan pembelaan di Pengadilan saja karena di Kepolisian dua alat bukti sudah cukup untuk memenjarakannya. “Begitu kata penyidik”, ujar terdakwa.

Dari keterangan saat persidangan, terungkap bahwa awal mula kasus ini justru karena terdakwa memprotes adanya transaksi Rp850 juta di komputernya yang diluar sepengetahuannya. Protes itu yang menyebabkan tanpa terdakwa mengerti, dia dirumahkan dengan alasan melakukan pengelapan.

Baca Juga :   Mencuri di Vila, Empat Sekawan Divonis 20 Bulan

Dengan fakta-fakta bahwa tidak ada bukti yang kuat membuktikan perbuatan terdakwa, termasuk jumlah kerugian yang tidak sesuai antara yang diklaim perusahan dengan laporan dari OJK, terdakwa adalah korban kriminalisasi. “Bagi kami terdakwa adalah pihak yang dikorbankan,” ujar Gendo. Sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU pada tanggal 28 April 2020. (gen)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar