Buntut Kerumunan Massa, AWK Rekomendasikan Pemkot Denpasar Lakukan “Rapid Test”

(Dutabalinews.com),Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI daerah pemilihan Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa yang kerap disapa AWK merekomendasikan dilakukannya rapid test di kawasan Kampung Jawa, tempat terjadinya kerumunan massa belum lama ini.

Selain itu, AWK juga minta pihak Kepolisian RI menurunkan tim ke Bali sehubungan masalah kerumunan massa di wilayah Kampung Jawa, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar tersebut.

“Terkait maklumat Kapolri yang akan menindak masalah kumpulan massa dalam jumlah besar, untuk itu saya minta Kapolri menurunkan tim ke Bali karena sudah ada indikasi pelanggaran,” ujar AWK dalam Rapat Koordinasi dengan pihak terkait, Selasa (26/5/2020) di kantor Sekretariat DPD RI Renon.

Dalam rakor tersebut hadir Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara dan Kapolsek. Munculnya kasus kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan dinilai berpotensi penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Karena itu AWK setuju dilakukan rapid test bagi warga di Kampung Jawa tersebut karena membuat kerumunan di tengah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar.

Baca Juga :   Jelang Munas, Mayoritas Pengurus Inginkan Airlangga Pimpin Golkar Kembali

“Kami merekomendasi Pemkot Denpasar untuk melakukan rapid test di wilayah tersebut untuk bisa memutus pandemi covid-19,” papar AWK.

Kerumunan massa terjadi pada tanggal 23 Mei 2020 pada saat malam takbiran. AWK selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI menyatakan akan berkirim surat resmi kepada Walikota Denpasar untuk pelaksanaan rapid test guna mengetahui pergerakan pandemi Covid-19 di wilayah itu.
“Ini hanya protokol kesehatan, tak ada hubungannya dengan SARA,” tegasnya.

Terkait sanksi hukum, AWK menegaskan hal itu ranah penegak hukum. Pihaknya tidak akan mengintervensi kepolisian. AWK berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
DPD juga akan terus mengumpulkan informasi untuk meluruskan masalah yang terjadi.

Di sisi lain, AWK melihat penerapan PKM yang direncanakan hingga 14 Juni perlu ada penyesuaian. Pasalnya Menteri Perhubungan berencana membuka penerbangan pada 1 Juni. “Apalagi Bali jadi contoh nasional untuk new normal termasuk Kepulauan Riau dan Jogja. Jadi perlu ada penyesuaian biar tak nyaplir,” ujarnya. (bas)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar