BUPDA Upaya Tingkatkan Pendapatan Desa Adat

(Dutabalinews.com), Anggota Komite II DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. mengatakan banyak potensi desa (adat) yang bisa diberdayakan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakatnya.

“Jadi rencana Desa Adat Blahbatuh untuk mendirikan BUPDA (Badan Usaha Padruen Desa Adat) perlu didukung karena nantinya bisa meningkatkan pendapatan desa adat sekaligus mendukung upaya pelestariannya,” ujar Mangku Pastika saat reses, Minggu (17/10) di wantilan Desa Adat Blahbatuh Gianyar.

Reses secara online dan offline yang dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja mengangkat tema “Peranan Desa Adat dalam Pembangunan”.
Di sela reses tersebut Mangku Pastika juga melalui Tim Ahli Ketut Ngastawa menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga.

BUPDA telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Dalam Perda tersebut dijelaskan BUPDA merupakan unit usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan. BUPDA ini dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama desa adat.

Menurut Mangku Pastika, desa adat khususnya Blahbatuh memiliki potensi ekonomi yang besar. “Saya melihat ada sejarah, budaya dan kekayaan alam di wilayah ini. Jadi ke depannya bisa dikembangkan wisata alam dengan sungai Pakerisan dan pertaniannya, wisata sejarah (Patih Kebo Iwo) dan sudah wisata pasar dengan Pasar Yadnya yang dominan menyediakan sarana upacara agama. Saya harap suatu hari ini bisa dikerjakan jadi paket wisata yang mengangkat kisah dari zaman dulu, sekarang dan sampai ngaben bisa diketahui,” ujar mantan Gubernur Bali dua periode ini.

Mangku Pastika juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam pengembangan usaha di era digitalisasi ini. Dengan online, ke depan BUPDA ini bisa lebih cepat, mudah dan hemat dalam memasarkan produknya.

Sekretaris Desa Adat Blahbatuh Kadek Mariada menjelaskan Desa Blahbatuh Gianyar ini terdiri 8 banjar dengan 1.500 KK. Saat ini pihak ada tengah membahas rencana mendirikan BUPDA.

“Sedang dibahas agar ke depannya ketika lembaga ini berdiri bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya. Sejumlah warga setempat juga menjelaskan rapat membahas BUPDA ini sudah intensif dilakukan. Mereka berharap BUPDA bisa segera hadir karena peluang ekonominya sangat terbuka.

Baca Juga :   KPPU akan Tindak Pelaku Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Misalnya pelayanan paket upacara adat seperti ngaben dan upacara lainnya. Kegiatan juga bisa memanfaatkan wantilan milik desa yang kurang produktif,” ujar warga. Dikatakan kalau ini bisa jalan, maka kegiatan adat bisa memanfaatkan keuntungan dari usaha ini, selain kontribusi LPD yang merupakan lembaga keuangan desa adat. (ist)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar