Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Dr. Mangku Pastika: Ajak Milenial Terjun ke Politik
(Dutabalinews.com), Anggota MPR RI Dr. Made Mangku Pastika, M.M. mengatakan produk UU adalah buatan manusia sehinga ada dinamika yang terjadi, ada yang mau merubah. Seperti sekarang ini ada isu menunda pemilu, presiden tiga kali dan diperpanjang.
“Ini tentu perlu amandemen UU kalau tidak mau disebut inkonstitusional,” tegas Mangku Pastika saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Tengah Isu Amandemen UUD 1945: Tantangan dan Solusinya”, Jumat (25/3) di RAH The House of Legal Experts di Jalan Tukad Musi IV Renon Denpasar.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menyangkut Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang menghadirkan narasumber akademisi yang juga mantan Anggota MK Dr. I Dewa Gede Palguna,SH, M.Hum.dan Dr. A.A. Dwira Santosa,SH, MHum. dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara. Sosialisasi ini dihadiri para tokoh, akademisi serta puluhan mahasiswa.
Melihat kondisi yang berkembang saat ini, Mangku Pastika berharap hadirnya milenial (mahasiswa) mau terjun ke politik (praktis) agar ke depan lahir politikus-politikus andal sehingga demokrasi akan makin berkualitas. “Masyarakat demokrasi itu cirinya antara lain transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi publik. Makanya saya ketika menjabat Gubernur bikin Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja. Sebab rakyat harus tahu apa yang dilakukan pemimpinnya,” ujarnya.
Untuk itu Mangku Pastika mendorong mahasiswa agar terjun berpolitik (praktis). “Jangan ragu kalau mau mengubah sesuatu maka kita harus ikut. Dan berpolitik ini tak ada yang larang,” ujar Mangku Pastika seraya mengingatkan idealis itu boleh tapi harus realistis.
Memang diakui tantangan pasti ada sebab politik itu kekuasaan. Tak masalah mau ‘warna’ beda. “Ibarat kucing mau warnanya apa, yang penting tugasnya bisa tangkap tikus,” ujar Mangku Pastika mencontohkan. Diingatkan suatu bangsa akan hancur ketika para politisi busuk berkuasa dan orang-orang pintar tidak mau masuk ke politik.
Sementara itu, Dr. I Dewa Gede Palguna, SH,MHum. menyoroti banyaknya parpol yang belum menerapkan fungsi minimalnya seperti fungsi pendidikan politik, agregasi politik, rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik.
Belum banyak yang menerapkan prinsip meritokrasi, ‘the right man on the right place’.
Terkait isu perubahan masa jabatan presiden, Palguna menegaskan agar tetap melaksanakan aturan yang sudah ada. Sebaik-baiknya presiden tetap harus dibatasi, cukup dua kali saja. Contoh Presiden Goerge Washington yang menolak ketika mau diangkat tiga kali. “Jangan bikin saya lebih besar dari Amerika,” ujar Palguna menjelaskan alasan George Washington saat itu. Palguna juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi kutukan masa jabatan, seperti yang terjadi pada Franklin Roosevelt.
Ia juga menegaskan tidak ada alasan untuk mengundur pemilu sebab jadwal sudah ada dan KPU sudah terbenthk. “Jadi jangan langgar UU. UU itu diubah kalau kebutuhan bukan karena keinginan,” tegasnya.
Palguna mengingatkan pentingnya ideologi. Untuk itu jangan ribut soal warna. “Kalau gak pernah belajar dari sejarah kita akan bingung. Kita harus bagi peran, yang cerdas harus berpolitik,” ujarnya. (bas)
