(Dutabalinews.com), Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih berencana melakukan penyesuaian tarif masuk kawasan Pura Besakih guna menciptakan pelayanan yang lebih baik dan efisien.
“Penyesuaian tarif baru ini direncanakan bisa dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Besaran angkanya masih dibahas, disesuaikan dari kajian yang akan disepakati bersama dan kondisi Bali yang saat ini dinilai belum pulih akibat pandemi Covid-19,” jelas Plt. Manajer MO Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih I Gusti Bagus Karyawan dalam acara Media Gathering, Minggu (21/8) di Restoran Mahagiri Besakih.
Di awal paparannya, Gusti Karyawan mengatakan sebelum adanya manajemen operasional (yang sekarang), Besakih sudah banyak dikunjungi wisatawan dari awal tahun 1970-an. Sejak itu hingga 2016, Desa Adat Besakih tidak mendapat pemasukan dari pendapatan Besakih sehingga pengelolaan Pura Besakih kurang maksimal.
Namun sejak MO PKPA Besakih didirikan pada tahun 2016 melalui Peraturan Gubernur Bali 51 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Kawasan Pura Besakih dan diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Kawasan Pura Agung Besakih dalam Palemahan dan Pawongan, penataan dilakukan secara lebih profesional dan mulai terlihat hasilnya.
“MO PKPA mulai aktif beroperasi sejak 1 Januari 2017. Mereka penyedia jasa (pedagang di sekitar objek wisata, pemandu, dll) mulai dirangkul, diberi pemahaman tentang bagaimana beraktivitas melibatkan pengunjung atau cara berjualan agar harganya tidak menimbulkan kesan mahal. Dan sebagai kompensasi mereka juga diberikan pembagian hasil dari tiket yang terjual,” jelas Gusti Karyawan didampingi manajemen.
Menurut Gusti Karyawan, permasalahan harga tiket masih menjadi kendala untuk mengoptimalkan operasional saat ini. Dari harga tiket Rp60.000 untuk wisatawan mancanegara, belum mencukupi untuk memaksimalkan operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan.
Dari pemasukan yang ada, 50% diantaranya dialokasikan untuk Pura Agung Besakih, 25% untuk pemkab, dan 25% untuk Desa Adat Besakih.
Nilai yang dikelola di management jumlahnya Rp40.000, sisanya dikelola oleh berbagai organisasi seperti Rp.13.000 untuk pemandu lokal, Rp.5000 untuk organisasi sarung, dan Rp.2000 untuk ojek. “Pemasukan tiket dengan nilai ini terbilang cukup murah jika dibandingkan dengan objek wisata sejenis Candi Borobudur yang saat ini harga tiketnya 25$ (sekitar Rp350.000) hanya untuk tiket masuknya.
Kendala biaya ini menyebabkan kurangnya biaya untuk operasional, pemeliharaan serta pembangunan fasilitas baru. Dikhawatirkan apabila harga tiket tetap Rp.60.000 dan nilai yang masuk ke manajemen Rp.40.000, maka akan terjadi kekurangan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas penunjang yang ada. Hal ini menurut Gusti Karyawan akan berdampak pada lambatnya laju perkembangan fasilitas Besakih serta pelayanan.
Dijelaskan saat ini di Besakih tengah dibangun sejumlah fasilitas yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2023. Fasilitas penunjang tersebut di antaranya penataan margi agung yang didukung dengan pembangunan zona ekonomi, fasilitas penunjang untuk membantu memudahkan kebutuhan wisatawan seperti penyediaan toilet, gedung parkir, gedung teater dan sebagainya. Pihak manajemen berharap dengan adanya gedung parkir, nantinya tidak akan ada penyedia parkir lain di luar yang dikelola manajemen.
Untuk gedung parkir yang tengah dibangun pemerintah saat ini diperkirakan memiliki daya tampung 1.374 kendaraan roda empat termasuk bus. Rencana parkir juga akan menggunakan sistem otomatis. “Sehubungan dengan ini Gubernur juga berencana membantu kendaraan listrik sejenis mobil golf sebagai layanan antar transportasi,” jelasnya. Dijelaskan jumlah kunjungan wisatawan saat normal rata-rata per hari 550 orang, saat ini 160 orang/hari dihitung rata-rata dari Januari 2022 sampai sekarang. (hen)
