(Dutabalinews.com),Mantan anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawan mempertanyakan pembangunan Pasar Banyuasri, Kabupaten Buleleng yang menghabiskan dana miliaran disinyalir ada bau kurang sedap.
Menurutnya, dari luas bangunan pasar yang mencapai 6.350 m2 kalau dihitung dari nilai jual per m2 harganya diperkirakan mencapai Rp 6 juta. Jika dihitung totalanya akan keluar angka mencapai Rp38 miliar. Itu untuk pembangunan Pasar Banyuasri.
Namun justru dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng dana yang dikeluarkan dalam pembangunan Pasar Banyuasri menghabiskan Rp 150 miliar. “Jadi dana yang dikeluarkan melebihi dana yang diperkirakan awal hingga mencapai dua kali lipatnya. Di sini saya sinyalir adanya korupsi,” terang Nyoman Tirtawan, Senin (29/8) saat dikonfirmasi di Denpasar.
Dijelaskan, kalau memang disinyalir adanya korupsi hendaknya instansi terkait seperti KPK atau Kepolisian segera melakukan pengecekan atau audit data. Jika benar terjadi korupsi, maka oknum yang terkait dalam pembangunan Pasar Banyuasri segera dimintai keterangan,” katanya. Sembari menyampaikan, dari perhitungan penghabisan yang dikelurkan awal terkait pembangunan pasar Banyuasri justru terjadi perbedaan besar dana yang dikeluarkan melalui APBD.
Nyoman Tirtawan adalah sosok ‘penyelamat’ anggaran daerah. Dia yang getol menyelamatkan APBD untuk Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 99 miliar dari pemborosan dan ketidakcermatan penyusunan anggaran oleh Sekretariat KPU Bali.
“Dana Pilgub Bali yang awalnya dipasang Rp 254 miliar berkali-kali alot pembahasannya di DPRD Bali. Melalui usulan saya kala itu akhirnya diefisiensi oleh Pemprov Bali, yang ketika itu masih era Gubernur Bali Made Mangku Pastika,” imbuhnya.
Nyoman Tirtawan menambahkan, kalau ada uang negara yang dikeluarkan tidak jelas, baik itu melalui APBD atau lainya yang dilakukan oleh oknum, diharapkan instansi terkait seperti KPK atau Kepolisian harusnya segera bertindak. “Paling tidak uang negara itu bisa kita selamatkan. Karena uang negara adalah uang rakyat dan harus dikembalikan ke negara untuk kepentingan rakyat ke depannya,” tambahnya.SUS