Made Ernita Kurniawati Dilantik Kembali sebagai Ketua DPC HIPKI Denpasar

Januari 11, 2023Januari 11, 2023

“Pengurus DPC HIPKI Kota Denpasar masa bhakti 2022-2027

Dewan Penasehat NI Made Rai Anggreani, SH dan Drs. I Made Ardana Putra,M.Si., Ketua Made Ernita Kurniawati,BBA,MBA, Wakil Ketua I Putu Trisna Hady Permana, S.Pd, M.Kom. Wakil Ketua II I Made Sumerte, Amd Par, Cht, CI, Sekretaris Kadek Trisnawati, SS, Wakil Sekretaris Ni Nyoman Alit Mutriyani, Bendahara Putu Rai Manik Suastika Sari, SH, Wakil Bendahara I Gusti Ayu Fina Kaska,S.T., M.M, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan serta Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan I Made Adi Purwantara, ST, M.Kom., Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Organisasi dan Pemerintahan Ni Luh Putu Darmayanti,SE, Ketua Bidang Media, Komunikasi dan IT I Gede Sugiarta dan Ketua Bidang Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi Putu Astri Lestari,SE, M.M.Ak.”

(Dutabalinews.com),Made Ernita Kurniawati,BBA,MBA kembali dilantik sebagai Ketua DPC Himpunan Penyelenggara Pembinaan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Denpasar untuk masa bhakti 2022-2027, Rabu (11/1) di Warmadewa College Renon Denpasar.

Pelantikan Pengurus HIPKI Kota Denpasar dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama. Selain pelantikan pengurus HIPKI, pada kesempatan tersebut juga digelar diskusi talkshow untuk meningkatkan wawasan para anggota HIPKI.

“Jadi selain pelantikan, kita juga gelar diskusi melalui talkshow. Ini rutin kita lakukan dalam setiap pertemuan agar anggota selalu bisa meningkatkan wawasan dan kemampuannya,” ujar Ernita yang juga Dirut BPLE Tiara Course ini usai pelantikan.

Dijelaskan HIPKI merupakan himpunan para penyelenggara pendidikan non formal berupa pelatihan dan kursus yang memiliki fungsi dan tugas untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan tenaga profesional dalam berbagai bidang seperti pariwisata, bahasa, komputer, kecantikan, menjahit, spa, bimbingan belajar dan lain-lain.

Melalui kepengurusan baru ini, Ernita berharap agar masing-masing bidang mengaktifkan program kerjanya sehingga HIPKI dapat berkiprah dalam mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan manusia dan memberikan kompetensi untuk masyarakat lokal.

“Program kerja yang dibentuk kita harapkan dapat merangkul dan mengaktifkan anggota HIPKI Denpasar untuk bersama-sama membangun Denpasar melalui jalur pendidikan non formal,” jelasnya.

Diakui masih ada lembaga kursus di Denpasar yang belum mengikuti aturan pemerintah, izinnya sudah berakhir, tidak sesuai standar seperti kurikulum, dll. “Awalnya mereka buka lembaga kursus kebanyakan karena pengalaman. Bagaimana menyusun kurikulumnya, RPP-nya itu tidak disiapkan. Padahal pendidikan tidak hanya murni bisa dari pengalaman saja. Pengalaman memang penting tapi landasan pendidikan harus dipahami,” jelas Ernita.

Ditambahkan selama beberapa tahun ini pihaknya kembali menata keberadaan LKP yang jumlahnya cukup banyak. Yang resmi masuk anggota HIPKI baru sekitar 55. Banyak lembaga kursus yang belum masuk HIPKI.

Kendala yang belum masuk HIPKI karena harus berbenah, mulai dari aturan pemerintah, memperbaiki kualitas manajemen tata kelola dan kurikulum sesuai standar. Lembaga yang mau mengikuti aturan ini akan dibantu oleh pusat. Dana dari Kementerian untuk bidang ini sangat tinggi. Mereka menyeleksi lembaga-lembaga sesuai standar yang ditentukan.

Talkshow di sela-sela pelantikan Pengurus DPC HIPKI Kota Denpasar

“Sekarang sudah ada UU untuk revitalisasi pendidikan. Lembaga kursus tidak hanya dibina Kementerian Pendidikan tapi juga lintas kementerian. Salah satunya kartu pekerja. Untuk kartu pekerja 2023 tidak lagi online, kalau dulu kan online. Tidak semua lembaga kursus bisa di-online-kan, seperti menjahit atau bengkel. Tahun ini bisa tatap muka, ini peluang yang luar biasa untuk lembaga kursus,” jelasnya.

Ernita berharap ke depan pemerintah bisa lebih support. Sebab untuk mendapatkan lulusan anak didik yang bagus dimulai dari instrukturnya, sementara banyak instruktur yang belum sertifikasi, karena terbentur biaya. Ini dilema, lembaga butuh praktisi untuk mengajar tapi praktisi tidak mau sertifikasi kalau tidak dibiayai (lembaga). Jadi harapannya pemerintah bisa bantu memfasilitasi.

Terkait minat masyarakat tetap stabil, terbukti lembaga kursus tetap eksis. “Kita ada pertemuan tiap bulan, selalu ada edukasi. ada diskusi talkshow. Kita undang narasumber tidak hanya lokal juga nasional. Jadi banyak benefit dengan bergabung di HIPKI,” pungkas Ernita. (bas)