Dr. Mangku Pastika, M.M.: Kebijakan Pembangunan Harus Terarah agar Bermanfaat bagi Rakyat

(Dutabalinews.com), Kebijakan publik sangat penting dilaksanakan sesuai rencana karena hasilnya menyangkut hidup masyarakat banyak. Untuk itu pemegang kebijakan harus bisa sebagai leader sekaligus manajer dalam mengimplementasikan kebijakannya.

“Apalagi anggaran pembangunan untuk Bali sangat besar, dua puluhan triliun setahunnya. Ini kalau dikelola dengan baik tentu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Anggota Komite IV DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. saat kegiatan menyerap aspirasi, Jumat (10/3) di Sekretariat DPD RI Renon Denpasar.

Kegiatan dengan tema “Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif” yang dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja, Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara menghadirkan narasumber Drs. Putu Suasta, M.A., Dr. Gede Suardana, M.Si. dan A.A.Gede Ariawan,ST serta puluhan tokoh dan mahasiswa.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat berbagai peluang dan tantangan mengemuka terkait kebijakan publik, baik kemampuan SDM, kepentingan sosial maupun politik. Kegagalan kebijakan bisa terjadi karena tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, tidak menguasai permasalahan, tidak ada koordinasi dan lain sebagainya. Sementara itu implementasi kebijakan tidak berhasil karena kondisi eksternal seperti pergantian kekuasaan.

Menurut Mangku Pastika, sebagai leader harus punya kemampuan bagaimana menyampaikan kebijakan secara jelas kepada rakyat. Leader itu sebagai panutan, prilakunya patut diteladani.

 

“Sebagai leader juga harus tahu perubahan -agent of change. Apalagi mengelola uang banyak dan SDM yang banyak maka harus punya kemampuan manajerial, paham manajemen dan yang penting taat aturan. Jangan dia buat aturan lalu dia langgar. Patuhi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), kalau tidak bisa kacau,” tambah mantan Gubernur Bali dua periode ini.

Mangku Pastika menambahkan dengan uang yang begitu besar di APBD tidak ada alasan pembangunan tidak bertumbuh. “Masalahnya bagaimana mengaturnya secara terarah, kontekstual dan sesuai koridor sehingga tidak tercecer kemana-mana, apalagi sampai hilang,” tegasnya.

Hal senada disampaikan akademisi Dr. Gede Suardana yang merasa yakin dengan anggaran yang begitu besar mestinya tidak ada lagi warga yang miskin, sulit sekolah karena tak ada biaya.

Menurutnya, ada 2 kebijakan publik yakni yang pilihan dan yang wajib. Yang pilihan contohnya seperti pembangunan infrastruktur dan ada kebijakan wajib antara lain bidang pendidikan.

“Namun yang terjadi kepala daerah lebih memilih membangun infrastruktur karena ini lebih populis.
Model ini juga cenderung dipengaruhi selera pejabat, yang suka patung dia bangun patung besar-besar,” ujar Suardana mencontohkan.

Sementata itu pengamat sosial dan budayawan Putu Suasta mengatakan penting adanya kontrol dari masyarakat agar kebijakan itu berjalan sesuai rencana dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Jebolan Cornell University AS ini mendorong perlunya peran generasi muda dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan dengan memperkuat posisi tawar dan jaringan. “Kolusi untuk kebaikan bersama itu penting sebab kebijakan publik perlu komitmen dan ongkos,” tegas Putu Suasta.

Rekannya A.A. Gede Ariawan,ST yang dikenal kerap bersuara lantang ini menyoroti kebijakan publik yang sering dipakai gagah-gagahan. “Saya pernah lihat ada acara Bulan Bahasa Bali, tapi pejabatnya memakai bahasa Indonesia. Kita merasa seperti dibohongi, disuruh berbahasa Bali tapi dia tidak,” ujar politisi ini.

Karena itu, ia mengajak anak muda mau terjun ikut mengontrol kebijakan publik itu, apa sudah dilaksanakan dan seperti apa implementasinya.

Sebagai warga Denpasar, Gungde juga mengaku prihatin dengan wajah Denpasar yang terkesan tertinggal. Jalan banyak rusak, lingkungan pasarnya mulai kumuh karena pedagang tercecer di pinggir jalan. Bahkan yang menyedihkan anggaran pembangunannya tertinggal, kalah sama Gianyar,” ujarnya. (bas)