Rakerda BKS-LPD Bali, Ini Terobosan yang Dilakukan Hadapi Tantangan LPD
Tantangan LPD bukan saja dari luar tetapi juga datang dari dalam, istilahnya dari Maluku sampai ke Irian. Saat awal orang malu menjadi pegawai LPD, sekarang ini, justru pegawai LPD menjadi bahan irian.
(Dutabalinews.com),Keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) selain memberi kontribusi nyata bagi pelestarian desa adat dan pengembangan ekonomi warga, juga lembaga ekonomi adat ini mampu menyerap delapan ribu lebih tenaga kerja pedesaan.
“Namun LPD juga menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar yang perlu diantisipasi agar lembaga ekonomi adat ini tetap eksis dan tumbuh,” ujar Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., MSi. saat Rekerda BKS LPD Provinsi Bali Tahun 2023, Senin (10/7) di Denpasar.
Rakerda yang diikuti 160 peserta dan berlangsung dua hari ini dibuka Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas PMA Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra ditandai dengan penyematan tanda peserta.
Cendikiawan menambahkan untuk menghadapi tantangan tersebut, BKS LPD Bali telah melakukan sejumlah terobosan yakni evaluasi dan senantiasa mengoreksi diri dengan tetap menjalankan slogan ‘berteknologi barat tetapi tetap berjiwa timur’, Bali modern tetapi tetap menjaga dan melestarikan modal budaya, modal sosial yang tertuang dalam slogan desa adat yang ‘sima swatantra’ konsep Panca W (Wareg -cukup pangan, Waras -kesehatan, Wastra -sandang, wisma -tempat tinggal, waskita -pendidikan) yang diteladani oleh para panglingsir.
Juga menjadi salah satu bagian untuk senantiasa menguatkan ekonomi desa adat, melestarikan seni adat dan budaya dengan tetap menjaga sumber ekonominya salah satunya adalah dana pembangunan 20 persen yang disetor oleh LPD.
Terobosan digitalisasi dilakukan dengan bekerja sama dengan PT USSI Dewata Bali, dengan melakukan computerisasi, LPD mobile, ATM LPD, merchant QRIS, yang semua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, keamanan dan pelayanan. Juga menjalin kerja sama dengan BPD Bali, Jamkrida dan pihak lainnya.
Regulasi berupa Perda tentang LPD, awig-awig di desa adat, perarem adalah upaya penguatan untuk mengajegkan LPD, melestarikan seni adat budaya berlandaskan agama Hindu menuju desa adat yang madani tak mudah diintervensi dan otonom, dan kami memaknai sebagai lebih membentuk paiketan LPD Bali, daripada hanya pesikian LPD Bali, astungkara mampu menuju Bali yang santhi dan jagadhita, dengan mengimplementasikan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Semoga rakerda ini berhasil dengan maksimal dan menjadikan program kerja yang membumi, bisa dilaksanakan bersama sama tidak hanya sekadar teori saja. Orang bijak mengatakan bahwa delapan puluh persen hasil, hanya akan ditentukan oleh dua puluh persen penyebabnya. Jadi analoginya lebih mulia kita dapat mengerjakan dua program saja tetapi riil, daripada sepuluh program hanya dalam angan-angan belaka,” harap Cendikiawan yang juga Ketua LPD Talepud Tegallalang Gianyar ini.
Ia juga berharap Rakerda yang merupakan momentum menjalankan AD/ART kesatuan gerak mewujudkan tujuan organisasi, program kerja sama yang sudah disiapkan sesuai bidang-bidang kegiatan yang akan dibahas mampu menjawab tantangan bersama 39 tahun LPD Bali.
Lembaga keuangan adat yang memang di awal hanya dikelola secara tradisional dalam mendukung pelaksanaan adat seni dan budaya yang dilandasi agama Hindu kini sudah menjadi kebanggaan lokal, nasional, bahkan juga internasional.
Menurut Cendikiawan, gelar doktor desertasi LPD justru diraih oleh orang asing dari Australia. Gelar sarjana S1 sudah ribuan yang dihasilkan, gelar S2 sudah ratusan dan puluhan doktor. “Artinya banyak akademisi, sarjana yang dilahirkan dari LPD Bali,” tambahnya.
Dijelaskan secara kuantitatif perkembangan data LPD Bali per Mei 2023 untuk tabungan sebesar Rp11,128 triliun, deposito Rp11,466 triliun, pinjaman Rp15,621 triliun. Sedangkan total asetnya Rp27,064 triliun. Jumlah LPD 1.439 dengan karyawan sebanyak 8363 orang.
Sementara itu Kadis PMA Bali mengatakan perkembangan pesat LPD telah mampu memberi kontribusi dan manfaat besar bagi ekonomi dan pembangunan Bali. Namun diakui LPD juga menghadapi tantangan seperti masuknya kapitalis di desa adat yang dikendalikan swasta.
Maka untuk memperkuat LPD selain dilaksanakannya awig-awig secara ketat juga penting pengembangan kualitas dan integritas SDM-nya. Sehingga LPD sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat tetap sehat dan menjadi pilar ekonomi. (bas)
