Tingkatkan Keselamatan Lingkungan Kerja, Pemkot Denpasar Gelar Sosialisasi K3
(Dutabalinews.com), Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar menggelar sosialisasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Selasa (20/1). Kegiatan ini dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Sudarwoto, serta unsur terkait lainnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi tentang program perlindungan dan keselamatan kerja, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan diikuti sekitar 89 peserta, termasuk Camat, Lurah/Perbekel, dan pimpinan OPD, sebagai bagian dari persiapan HUT ke-238 Kota Denpasar pada 27 Februari mendatang.
Pj Sekretaris Daerah, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menekankan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak bekerja secara aman, sehat, dan terlindungi, serta perlindungan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah. Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan dua hal utama. Pertama, penerapan prinsip K3 di lingkungan perkantoran dan unit kerja agar tempat kerja aman dan sehat. Kedua, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN, termasuk tenaga kebersihan, administrasi, keamanan, dan pekerja pendukung lainnya, sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang adil dan manusiawi.
I Gusti Ngurah Eddy Mulya menambahkan, kecelakaan kerja dan risiko kesehatan dapat diminimalkan dengan penerapan K3 yang konsisten, mulai dari fasilitas yang memadai hingga pembinaan perilaku kerja. Ia menegaskan bahwa di usia Kota Denpasar ke-238, capaian pembangunan juga harus disertai komitmen menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada keselamatan, kesejahteraan, dan martabat setiap pekerja. (hms)