TPID Bali Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Menghadapi Tantangan 2026
(Dutabalinews.com), Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi. Sebagai wujud sinergi tersebut, TPID Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 26 Januari 2026.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Butet Linda H. Panjaitan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, Polda Bali, TPID Kabupaten/Kota IHK se-Provinsi Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Bali.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year), masih terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen dan sedikit di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen (year on year). Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53 persen, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 secara nasional pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi TPID yang melibatkan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda, serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi di Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan sejumlah tantangan inflasi sepanjang tahun 2025, antara lain faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Jawa. Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengendalian inflasi diperkirakan semakin kompleks. Beberapa faktor utama yang perlu menjadi perhatian meliputi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari–Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan. BPS menegaskan pentingnya kesiapan pasokan pangan sebagai kunci pengendalian inflasi, mengingat pola historis peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut.
Bulog Provinsi Bali menyampaikan bahwa ketersediaan stok pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman. Bulog juga siap mendukung penguatan stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Butet Linda H. Panjaitan menyoroti peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi. Kabupaten Tabanan, misalnya, mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54 persen pada 2024 menjadi 0,82 persen, dengan pola serupa terjadi di Badung dan Singaraja. Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan perlu dimitigasi secara sistematis.
Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end to end dari hulu ke hilir terus diperkuat. Peran Perumda di sisi hulu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas sekaligus berperan sebagai offtaker guna menjaga kesinambungan pasokan. Upaya ini mencakup kerja sama dengan KDKMP serta penyediaan pasokan ke SPPG dari sisi hilir. Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
Dalam penutupnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menegaskan bahwa sinergi lintas instansi dalam TPID diharapkan semakin solid dan terus diperkuat, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan dan Idulfitri pada Triwulan I 2026. Penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa serta dukungan pembiayaan perbankan guna memberikan kepastian pasar bagi petani.
Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan secara lebih intensif melalui dukungan sarana dan prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, serta pengawasan distribusi secara berkelanjutan oleh Satgas Pangan. Seluruh kabupaten dan kota IHK di Bali sepakat untuk memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.
Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan berkomitmen menjaga stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat.