Ini Lima Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim
(Dutabalinews.com),Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya meningkatkan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah guna menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik.
Melalui kegiatan Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) mendorong sinergi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Bali.
“Melalui kegiatan ini, kita harus membangun komunikasi antara pusat dan daerah, harus tersampaikan berbagai macam hal dari pusat ke daerah, dan kita juga harus menyerap berbagai problem, aspirasi masyarakat yang perlu dibangun dari daerah ke pusat, dan memang kita harus sinergi antara humas pusat dan daerah,” ujar Kepala BKLM Ade Erlangga dalam arahannya di Hotel Mercure Kuta, Kamis (14/11/2019).
Untuk itu, Erlangga menambahkan untuk publikasi kebijakan pemerintah pusat tidak cukup hanya melalui media massa, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah daerah. “Bagaimana gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan Kemendikbud harus bisa tersampaikan langsung kepada masyarakat, sehingga ada ‘feedback’ langsung yang muncul, yang kemudian menjadi bahan evaluasi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa dibangun di masa yang akan datang,” tambah Erlangga.
Pada kesempatan yang sama, Erlangga juga menyosialisasikan lima kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Bali di lingkungan Kemendikbud. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Mudah-mudahan dalam waktu 100 hari ke depan ada hal-hal yang bisa kita rasakan terkait kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung apa yang dikehendaki oleh visi dan misi Presiden,” ujarnya.
Lima kebijakan arahan Mendikbud tersebut, kata Erlangga, antara lain prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila, potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif, serta memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran.
Kegiatan Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud ini bertujuan untuk membangun citra pendidikan nasional yang transfaran dan akuntabel melalui kemitraan pusat daerah. Dengan dihadiri 80 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, DPRD, dan UPT Kemendikbud di Bali, penyelenggara berharap lima kebijakan tersebut bisa terlaksana hingga UPT-UPT di daerah. (hms)
