Masuki Era New Normal, Pelonggaran Jam Malam Percepat Pemulihan Ekonomi
BALI merupakan salah satu wilayah yang sudah diberikan ijin oleh pemerintah pusat untuk membuka status New Normal. Namun sekalipun hal itu diberlakukan, ekonomi akan tetap terasa berat apabila masih menggunakan pakem PKM atau semacam PSBB. New Normal Bali tentunya harus dilakukan step by step.
Saran saya kepada Pemerintah Daerah, New Normal Bali bisa dimulai dengan melonggarkan jam malam, atau memangkas jam malam dengan batasan baru hingga pukul 11.00 atau 12.00 untuk interaksi sosial khususnya transaksi jual beli.
Hal ini bertujuan untuk menstimulus ekonomi melalui UKM yang sebagian kegiatan dilakukan mulai sore hingga malam hari. Adapun pengawasan tetap dilakukan begitupun penindakan bagi masyarakat yang berkerumun atau pelanggaran protokol kesehatan lainnya oleh pihak berwenang.
Dalam upaya stimulus ekonomi ini, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga harus memiliki komitmen yang sama dalam membangun ketahanan UKM dengan fasilitas KUR yang sudah berjalan, dengan memberikan perpanjangan kelonggaran atau keringanan masa cicilan. Mengingat ekonomi ini tidak akan serta merta langsung naik dalam waktu satu bulan berjalan.
Selain itu pembatasan jam malam menurut saya pribadi tidak memberikan dampak besar bagi peningkatan kasus Covid-19, karena sebetulnya interaksi sosial cenderung lebih aktif pada siang hari atau office hour.
Selain pelonggaran jam malam sebagai upaya menstimulus ekonomi, protokol kesehatan juga harus diterapkan bagi para pelaku usaha dan masyarakat dengan mewajibkan ketersediaan hand sanitizer atau area cuci tangan, serta penggunaan masker bagi pramuniaga dan pembeli . Hal itu menurut saya sudah cukup sebagai syarat untuk memulai new normal.
Sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Ir. H.Joko Wododo, bahwa kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang ini kita dalam masa krisis, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan kearifan setiap pemangku kebijakan untuk mengutamakan kepentingan Rakyat.*Shalahuddin Jamil,
Ketua DPW PBB Bali
