Aset Rp23 Triliun, Prof. Ramantha: LPD Beri Kontribusi Besar bagi Pembangunan Bali
(Dutabalinews.com), Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., MM.Ak, CPA mengatakan di antara lembaga keuangan mikro lainnya, LPD memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat.
“Tanggung jawab yang diberikan LPD tidak hanya semata-mata untuk desa pakraman, namun juga untuk Bali,” ujar Prof. Ramanta saat acara Diskusi Nasional Forum Media Peduli LPD-BKS LPD yang digelar Forum Media Peduli LPD, Kamis (17/02/2022) di Gedung PWI Lumintang Denpasar.
Diskusi mengangkat tema perkembangan lingkungan strategis, serta mengantisipasi perbaikan ekonomi ke depan ini, menghadirkan 9 narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., mantan Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, Kepala Bidang Hukum Polda Bali Kombes Pol. I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, S.I.K., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, M.M., Ak., Direktur Utama BPD yang diwakili Kepala Divisi Dana dan Bisnis BPD Bali Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara. Juga hadir dari PHDI Pinandita Drs. I Ketut Pasek Swastika, MDA Drs. I Gede Nurjaya, M.M. serta Ketua BKS LPD Bali Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si.
Ramantha mengungkapkan aset Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali saat ini mencapai Rp23,5 triliun, sehingga keberadaan lembaga ekonomi desa adat ini memiliki kontribusi besar kepada masyarakat dan desa adat.
Masyarakat menggantungkan kebutuhannya kepada LPD baik dalam menempatkan dana maupun meminjam. “Bila dilihat kontribusinya terhadap perekonomian daerah, dengan total asetnya yang mencapai Rp 23,5 triliun tersebar hampir diseluruh Desa Adat di Bali, menjadikan LPD sebagai polopor sistem keuangan inklusi pertama di Bali,” tambah Dosen FEB Unud ini.
LPD menurutnya mampu berkembang sejak dirintis 35 tahun lalu dan menyebar di seluruh desa pakraman di Bali. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas masyarakat yang difasilitasi oleh LPD, mulai dari pelaksanaan piodalan, upacara manusia yadnya massal, hingga dukungan-dukungan kepada organinasi kemasyarakatan, seperti sekaa teruna dan sebagainya.
Sementara Ketua BKS LPD Bali Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. mengatakan
LPD yang terbentuk pada 1984 lalu, cukup banyak mengalami cobaan. Mulai dari berjuang memperoleh kepercayaan masyarakat hingga menghadapi perkembangan zaman. “Tidak luput pula perjuangan LPD dalam menghadapi masalah-masalah internal. Namun semua itu bisa dilewati, sehingga membuat LPD masih bisa bertahan hingga saat ini,” katanya.
Untuk memperkuat LPD serta meningkatkan kinerjanya, keberadaan Badan Kerja Sama (BKS)-LPD memiliki peran dalam usaha tersebut. Koordinasi dilakukan secara rutin sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan LPD ke depan yang terus digempur oleh perkembangan zaman termasuk adanya pandemi Covid-19. Selain itu, keberadaan asosiasi ini juga berperan menyelesaikan tiap permasalahan yang dihadapi LPD. “Berbagai kegiatan telah dilakukan BKS-LPD Bali untuk mendorong kemajuan LPD,” tambah Ketua LPD Talepud Tegallalang Gianyar ini.
Seperti pelatihan dan pendidikan rutin dilakukan setiap tahunnya kepada pengurus LPD yang berkerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD. Koordinasi secara berkala rutin dilakukan untuk membahas program kerja dan permasalahan yang mungkin terjadi. Dan yang paling penting, peran BKS-LPD sebagai wadah kerja sama, melakukan koordinasi antar LPD khususnya soal pemodalan ataupun likuiditas.
Sementara Drs. I Ketut Pasek Swastika dari PHDI mengungkapkan, keberadaan LPD sebagai aset milik desa adat harus dijaga karena mampu meringankan masyarakat terutama umat Hindu dalam berbagai kegiatan terutama keagamaan. “LPD banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat di desa adat. Karena itu, keberadaan LPD harus diperkuat oleh krama-nya (masyarakat adatnya) dengan didukung pemerintah dan lembaga terkait,” ungkapnya.(nom)
