Dr. Diah Werdhi Srikandi : Sekolah Perempuan Berdikari, Wujudkan Perempuan “Srikandi”
Ia juga menyampaikan besar harapan dengan tekad yang bulat dengan tetap didukung suasana kekeluargaan dan kebersamaan, dmana semangat yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di hati seluruh perempuan parlemen dapat makin diwujudnyatakan dalam kinerja dan pengabdian baik di Kabupaten/Kota di Bali.
Di masa lalu, ketika perempuan hanya diberikan status sebagai PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung “top down”.
“Dengan telah dibukanya Sekolah Perempuan Berdikari ini, maka keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi di Kabupaten/Kota di Bali,” imbuhnya.
Diah Werdhi Srikandi juga menjelaskan untuk yang objektif misalnya, berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin). Dikatakan keterwakilan perempuan dalam parlemen bukan merupakan sebuah hal yang tiba-tiba muncul. Melainkan itu sebuah kemajuan tersendiri, sebab mampu mengapresiasi keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini patut dipertahankan bahkan ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas.
Diah Werdhi Srikandi juga menyampaikan kalau wakil rakyat perempuan di parlemen merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi aspirator serta problem solver berbagai permasalahan seperti persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun migrant worker.
“Dalam parlemen sendiri untuk bisa menyesuaikan kuota 30% hendaknya tidak hanya sekadar bagian formalitas untuk ke depannya atau sebagai aksesoris belaka, namun harus bisa disertai dengan kualitas dan kompetensi yang tinggi juga,” terangnya.
Ditambahkan mulai awal terbentuknya KPP Bali tanggal 29 Mei 2021 yang selajutnya membentuk KPP di 9 kab/kota tanggal 12 September 2021 dengan Surat Keputusan KPP RI.
Walau belum genap berusia 1 tahun, namun KPP Bali sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi misi di antaranya kegiatan donor darah bersinergi dengan PMI Provinsi Bali, membantu korban gempa di Karangasem dan Bangli bersinergi dengan KPPI.
Bahkan KPP Bali juga sempat menjadi pendampingan terhadap korban pelecehan seksual, dan juga sempat atensi khusus terhadap fenomena gepeng dan pengamen di Bali yang semakin marak. Itu sudah dilakukan di tahun 2021. “Selanjutnya di tahun 2022 KPP Bali juga melaksanakan pendistribusian alat-alat kesehatan dalam penanganan covid-19 ke Puskes seluruh Bali,” tambahnya.
Acara Launching Sekolah Perempuan Berdikari dirangkaikan dengan penandatanganan MoU KPP Bali dengan 8 organisasi perempuan di Bali yakni KPPI Bali, BKOW Bali, LSM Bali Sruti, LBH APIK Bali, LBH Bali WCC, Komunitas Srikandi Bali, DPW Gannas BaDPD Bali. (sus)
