Pemprov Bali Anggarkan Rp700 Miliar untuk Program MBG, Fokus Uji Coba di Daerah Stunting
(Dutabalinews.com), Disdikpora Provinsi Bali belum mendapatkan pengarahan dari Dikdasmen (Juklak dan Juknis) termasuk di rakornas juga belum ada arahan dari Menteri terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan Rp700 miliar kepada Bapenda, khususnya untuk SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi. Demikian disampaikan Kadis Disdikpora Bali Dr. KN Boy Jaya Wibawa saat acara penyerapan aspirasi Anggota DPD RI I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dengan Disdikpora Bali di kantor setempat.
Penyerapan aspirasi mengangkat tema terkait Program Makan Siang Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.
Menurut Jaya Wijaya, Pemprov Bali telah melakukan uji coba di daerah Gerokgak, yang sebagian besar siswanya mengalami stunting. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah tempat makan agar nantinya tidak menjadi timbulan sampah baru.
Dijelaskan dengan nilai makan siang Rp10 ribu per siswa, ahli gizi menilai jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan nutrisi peserta didik.
Program makan siang gratis ini belum menyentuh satuan pendidikan agama. Di madrasah sudah mulai pendataan, terkait pelaksanaan program makan siang gratis. Namun di satuan pendidikan agama lainnya seperti Widyalaya prosesnya belum berjalan.
Di sisi lain, pemerintah mengimbau agar sekolah-sekolah tidak melakukan pengangkatan guru honorer baru. Karena ditakutkan dana komite tidak dapat mengcover untuk gaji guru honorer.
Namun di sisi lain, rasio guru di Bali sangatlah minim. Maka dari itu, Disdikpora Bali mengimbau kepada sekolah agar sebelum melakukan pengangkatan guru honorer mengkonfirmasi lebih dulu kepada Disdikpora, agar dapat dilakukan pendataan.
Dasar dalam perekrutan PPPK adalah Dapodik. Namun untuk tahun ini, yang bisa mendaftar hanya guru PPG Pra Jabatan dan Guru Honorer di sekolah negeri. Untuk PPG Pra Jabatan diperkenankan untuk mendaftar di seluruh wilayah, tidak mesti di daerah asalnya.
Dalam pertemuan tersebut Disdikpora Provinsi Bali diharapkan dapat mengaktifkan peranan Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan dapat menjadi Arbitrase dalam penyelesaian konflik antara guru, peserta didik dan orangtua.
Selama ini perlindungan terhadap guru selalu diabaikan atas dalil perlindungan anak. Inilah kemudian yang menjadi tugas dari Dewan Pendidikan untuk menjadi Arbitrase.
Disamping itu mohon agar tidak ada lagi penahanan ijazah di sekolah-sekolah. Disdikpora mengimbau agar pendistribusian ijazah yang selama ini tertahan dapat diselesaikan per 31 Desember 2024.
Disdikpora menerangkan permasalahan ijazah dinamikanya sangat beragam. Mulai dari belum membayar komite, sengaja tidak diambil, karena sudah bekerja, dll.
Kemendikti Saintek menghadirkan Program Sekolah Garuda, yakni sekolah berasrama yang ditujukan untuk mempersiapkan anak-anak bangsa menjadi SDM yang unggul dan memiliki keunggulan kompetitif, khususnya dalam persaingan menembus PT terbaik dunia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan Januari 2025 mendatang dinilai sangat bagus oleh kalangan profesi kesehatan. Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari program makan sehat gratis ini meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Anak yang makan makanan bergizi cenderung lebih fokus saat belajar, tidak gampang lelah atau mengantuk. Penelitian menunjukkan anak yang sarapan atau makan sehat punya nilai akademik lebih baik.
Dalam pertemuan sebelumnya Dr. I Putu Suiraoka, SST., M.Kes. dari Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) Bali saat acara penyerapan aspirasi Anggota DPD RI I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan permasalahan gizi dan kesehatan pada anak sekolah bukan hanya dialami oleh masyarakat miskin tapi juga kelompok yang memiliki penghasilan tinggi.
Hanya ada perbedaan yaitu dari sisi waktu mereka tidak memperoleh kesempatan mendapatkan makanan sehat karena waktu yang pendek seperti dikejar les dan juga ketersediaan makanan sehat di kantin sekolah.
Karena itu menurutnya perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu pastikan menunya gizi seimbang. “Jadi bukan sekadar gratis, tapi juga mengandung zat gizi yang dibutuhkan (karbohidrat, protein (hewani dan nabati), lemak baik, vitamin, dan mineral). Kalau bisa, dipilih dan digunakan bahan lokal supaya anak-anak juga familiar dan mendukung ekonomi petani atau produsen lokal,” jelasnya. (ist)