Belasan KRI Jaga Keamanan KTT G20 di Bali
(Dutabalinews.com),Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V selaku Subsatgas Pam Pelabuhan bersama satuan TNI dan Polri menyiapkan pengamanan untuk pelaksanaan KTT Presidensi G20 yang akan digelar di Nusa Dua Bali 15-16 November mendatang. Hal tersebut ditandai dengan Sub Satgas Pam Pelabuhan telah menggelar dan menempatkan pasukannya di sektor Pelabuhan Benoa Bali.
Dalam pernyataannya Dansubsatgas Pam Pelabuhan Kolonel Marinir I Dewa Nyoman Gede Rake Susilo,S.E., mengatakan Subsatgas Pam Pelabuhan telah menempatkan personel pasukannya di beberapa titik di wilayah Pelabuhan Benoa, Jalur Tol Laut Bali Mandara dan sektor laut di bawah Landasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Pelaksanaan tugas yang diemban oleh Subsatgas Pam Pelabuhan terdiri dari unsur personel organik dari Pangkalan TNI AL Denpasar, Pangkalan TNI AL Banyuwangi dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V Surabaya, serta unsur Patroli Patkamla Lanal Denpasar.
Di samping dari Lanal Denpasar TNI Angkatan Laut juga akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada November 2022. Pengerahan belasan KRI ini untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 pada sektor perairan.
“Sementara ini kita siapkan 12 KRI yang kita siapkan (untuk pengamanan KTT Presidensi G20 di Bali),” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Armada (Koarmada) I beberapa waktu yang lalu.
Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TSNB Hutabarat selaku Komandan Satuan Tugas Laut akan dipercaya menjadi Komando Pengendali Operasi (Kodalops) Pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan Bali. Kasal menyebut Pangkoarmada II mempunyai tugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia dan Bali pada khususnya.
“Nanti harus dalam satu kendali karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka,” ujar Kasal. Selain itu, TNI AL nantinya juga akan mengatur sektor perairan untuk penempatan KRI maupun kapal perang asing.
Kasal juga menambahkan, sejauh ini sudah ada kesepakatan internasional mengenai kedatangan kapal perang asing. Kehadiran kapal perang asing tersebut tak lain untuk pengamanan kepala negara mereka yang datang ke suatu negara.
“Ini sudah menjadi kesepakatan internasional di mana di suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial kita, ya kita yang akan mengatur untuk sektor patrolinya dari unsur-unsur tersebut,” imbuh Kasal. (pen).
