Diskusi Merah Putih IHGMA Bali, Pemimpin Harus Memiliki Misi “LEADER”

(Dutabalinews.com),Dewan Pengurus Daerah Indonesian Hotel General Manager Association – DPD IHGMA Bali kembali menggelar kegiatan rutin tahunan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020.

Sekitar 21 anggota IHGMA Bali yang hadir dalam agenda yang dikemas dalam Diskusi Merah Putih dengan tema “Peran Kepemimpinan di Industri Perhotelan dalam Mendukung SDM Unggul Indonesia Maju”. Acara diselenggarakan di H. Sovereign Bali Tuban bertepatan dengan HUT RI, 17 Agustus 2020.

Menurut Organizing Committee Ketut Swabawa, CHA, acara yang diselenggarakan keempat kalinya sejak IHGMA berdiri ini dilaksanakan dengan sederhana tanpa mengurangi makna nasionalisme. “Sebelumnya IHGMA Bali telah membuat konsep seminar Green Tourism pada 2017, lalu sosialisasi Sustainable Tourism pada 2018 dan pada 2019 lalu dengan tema Peran IHGMA Bali sebagai stakeholder pariwisata mendukung pariwisata berkualitas.

Tahun ini di tengah situasi keprihatinan akibat pandemi COVID-19 kita laksanakan dengan acara sederhana berupa diskusi tentang peranan kepemimpinan dalam mendukung SDM Unggul Indonesia Maju” demikian disampaikan dalam pembukaannya.

Ketua DPD IHGMA Bali dalam sambutannya menyampaikan makna kemerdekaan yang dikaitkan dengan konsep kepemimpinan sesuai akronim dari LEADER itu sendiri. Pemimpin harus memiliki misi Leveraging (meningkatkan), Empathy (peka dan peduli terhadap situasi), Adapatable (menyesuaikan diri), Decisive (mampu merumuskan), Enthusiasm (antusias), Responsible (tanggung jawab).

“Konsep ini akan memudahkan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan kompeten sehingga seluruh tim bergerak sejalan dengan misi perusahaan mencapai tujuan. Selain itu secara eksternal, kepemimpinan di bidang pariwisata harus diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan destinasi sehingga bisa sustainable” kata I Nyoman Astama, SE.,MM.,CHA yang segera mengakhiri jabatannya sebagai ketua DPD IHGMA Bali sesuai periode masa bakti 2016-2020.

Baca Juga :   PHRI Bangli Bantah Berita Hoax Terkait Wajib Rapid Test Wisata Ke Kintamani

Bali merupakan DPD terbesar dan pertama terbentuk dalam tatanan IHGMA secara nasional. Bali juga diharapkan dapat menjadi role model dalam skill competency serta pengelolaan asosiasi yang profesional secara internal maupun eksternal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP IHGMA, Dr.(c). I Made Ramia Adnyana, SE.,MM.,CHA dalam sambutannya mewakili DPP IHGMA.

“Ketika kita berbicara tentang asosiasi maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana sebuah asosiasi dapat bermanfaat bagi anggota dan industri, menjembatani kepentingan bersama untuk hasil yang dinikmati bersama pula. DPD IHGMA Bali sangat konsisten dalam memposisikan asosiasi tentang peran dan kontribusinya. Dengan semangat hari kemerdekaan ini kita berharap para pemimpin usaha perhotelan dapat menyerap nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme terutama di masa pandemi ini untuk berjuang memproteksi perusahaan, karyawan serta pemilik usaha agar dapat bangkit kembali. Ini kan outputnya akan dinikmati masyarakat luas termasuk di luar pariwisata, karena industri ini yang akan menggerakan sektor lainnya,” kata Ramia Adnyana.

Para peserta diskusi mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan pandangan maupun idenya terkait topik diskusi tersebut. Darma Suyasa memberi pandangan bagaimana seorang pemimpin dapat membedakan antara benar dan baik, dikuatkan lagi dengan jiwa kepemimpinan yang disampaikan Komang Kariana tentang integritas sebagai karakter yang dapat dipercaya, jujur serta tidak membiarkan hal yang keliru atau salah terjadi.

Baca Juga :   Suwat Waterfall Diresmikan, Bupati Mahayastra: Penting untuk Penguatan Desa Adat

Salah seorang peserta juga menyampaikan bagaimana kepemimpinan dapat diartikan sebagai kebesaran hati untuk menilai diri sendiri. “Pemimpin tidak bisa egois, sebaliknya harus mampu menerima kritik dan melakukan instropeksi diri” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan acara penyerahan Surat Ketetapan (SK) pembentukan panitia pelaksana Musyawarah Daerah Pertama DPD IHGMA Bali / 2020. Eka Pertama sebagai ketua panitia menyampaikan pemilihan ketua akan dilakukan secara online voting.

“Kami akan seleksi kandidat hingga tiga besar pada akhirnya untuk bertarung dalam pemilihan ketua. Misi kami adalah bagaimana mensukseskan Musda pertama ini agar dapat melahirkan ketua terpilih yang mampu memimpin asosiasi ini kedepannya dengan baik sesuai AD/ART IHGMA” kata Eka Pertama.

Dalam wawancana di akhir acara, Astama dan Ramia menanggapi kondisi seandainya ada perubahan jadwal atas pembukaan destinasi Bali fase ke-3 untuk wisatawan mancanegara. Astama cenderung mengajak para stakeholder untuk berpikir lebih realistis mengkombinasikan antara kondisi saat ini dengan nasib industri kedepannya.

“Selama 5 bulan ini kita sudah sangat terpuruk, tidak bisa dibayangkan jika kondisi ini akan lebih lama. Pemerintah harus segera membuat keputusan jika sudah ada prediksi saat ini, menganalisa lebih dalam dengan perhitungan yang risk taker but controllable karena trust ini harus terbangun. Yang terpenting sistem kelolanya harus teliti dan berorientasi ke depan. Mungkin jika dibuat lebih spesifik dengan pembatasan tertentu seharusnya 11 September tetap bisa dibuka, karena banyak juga yang berharap seperti ini. Pemerintah pasti sudah punya rencana yang matang untuk memutuskan jadi atau diundurnya pembukaan tersebut “ kata Astama.

Baca Juga :   Ketua PC FSP Par-SPSI Badung Lantik PUK Waterbom Bali, Satyawira: Jangan Ada Diskiminasi Pelayanan

Lain halnya Ramia Adnyana yang menyampaikan bahwa keputusan pembukaan destinasi pada 11 September 2020 adalah keputusan pemerintah pusat. Ia juga menyebutkan bahwa pihak industri saat ini sudah megap-megap tidak jelas melihat kondisi keuangan perusahaan yang semakin menipis untuk membayar listrik dan gaji karyawan selama ini.

Ramia mengatakan, pihaknya menghormati keputusan dari Pemprov Bali maupun nasional, namun jika bisa disarankan sebaiknya saat ini ada stimulus dari pemerintah untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata di Bali.

Mustahil mereka akan datang ke Bali dalam kondisi pendapatan yang berkurang bahkan ada yang kosong sama sekali. Maka pemerintah harus jelas dan tegas stimulus apa yang bisa diberikan untuk industri sehingga nasib tenaga kerja yang jumlahnya ribuan ini dengan keluarganya bisa dibantu. Terkait reputasi ini perlu dipikirkan bahwa Bali butuh dibantu saat ini jangan sampai timbul gesekan sosial atau bahkan kriminal yang lebih parah akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangannya”.(mia)

Mungkin Anda Menyukai

Berikan Komentar