Krisis Kapasitas Lapas di Bali: Tantangan dan Solusi
(Dutabalinews.com), Seluruh Lapas yang ada di tiap kabupaten di Bali saat ini mengalami over kapasitas. Bahkan ada yang sampai 350 persen.
“Kalau dirata-rata over kapasitasnya hampir 250 persen,” ungkap Kakanwil KemenkumHAM Bali Pramella Y. Pasaribu saat menerima kunjungan Reses Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra di kantornya Renon Denpasar, Senin (22/4).
Reses Ngurah Ambara dari Komite I DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait kondisi dan kendala di KemenkumHAM Bali. Dalam reses tersebut terungkap selain masalah over kapasitas juga keberadaan sejumlah WNA yang memerlukan perhatian. Seperti lapas di Gianyar yang kapasitasnya 42 dihuni 180. Juga di Tabanan yang terjadi over kapasitas sekitar 350 persen.
Untuk WNA yang memerlukan perawatan rumah sakit biayanya lebih tinggi. “Mereka kan tidak punya BPJS sehingga biayanya seperti pasien umum yang sudah tentu lebih besar,” jelas Pramella.
Terkait kapasitas lapas, menurutnya yang menjadi kendala adalah lahan. Lapas yang ada sekarang ini selain lahannya terbatas juga berada di kota sehingga sulit untuk melakukan perluasan.
“Jadi yang mungkin dilakukan adalah relokasi tempat sesuai kebutuhan. Kita berharap soal lahan ini bisa dibantu pemerintah setempat. Saya juga melihat relokasi ini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar lapas,” jelasnya. Untuk solusi sementara pihaknya juga melakukan redistribusi warga binaan dan integrasi.
Pramella menjelaskan Kanwil KemenkumHAM antara lain membawahi bidang kemasyarakatan, imigrasi dan pelayanan hukum. Untuk kemasyarakatan bagaimana bisa membina warga binaan agar ketika kembali dan menyatu ke masyarakat.
“Salah satunya memberikan kegiatan berupa pelatihan kerja sehingga bisa mandiri nantinya.
Alangkah baiknya pemerintah daerah bisa turun membantu, perlu kolaborasi agar warga binaan ini nantinya bisa diterima warga dan kerja.
“Di lapas warga ini diberi latihan yang sederhana agar bisa diserap lapangan pekerjaan dan menjadikannya mandiri. Seperti pelatihan pertanian, sablon, dll. Juga perlu ada swasta yang bisa menyerap sehingga pelatihan bisa disesuaikan,” tambahnya.
Dicontohkan pula, di seluruh Indonesia ada sekitar 270 ribu warga binaan. Mereka dalam setahun diberi 4 stel pakaian, makan dan kebutuha lainnya. Ini jumlahnya sangat besar. Jadi pihaknya juga memberi pelatihan yang terkait kebutuhan dan bisa diserap selama mereka di lapas. (bas)
