DPRD Bali Dorong Program Pro-Rakyat Miskin dan Lansia dalam APBD 2025
(Dutabalinews.com), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Bali menciptakan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin “Hal ini mengingat tekanan APBD pada tahun 2025 tidak seberat tahun 2024 dan apalagi 2023. Program yang bersentuhan dengan masyarakat miskin seperti program peningkatan rumah layak huni dan hibah-hibah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Gede Kusuma Putra di Denpasar, Selasa, 15 April 2025.
Kusuma Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan Rekomendasi DPRD Bali terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Ia memaparkan pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, tergambar sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan Daerah setelah APBD perubahan, direncanakan sebesar Rp6.876.016.193.600,00 terealisasi sebesar 113,80%, atau Rp7.824.598.583.907,83. Selanjutnya, Anggaran Belanja Daerah setelah APBD Perubahan, direncanakan sebesar Rp7.795.681.730.804,00, terealisasi sebesar 93,55 persen atau Rp7.293.051.849.998,07. Dengan demikian terdapat surplus sebesar Rp531.546.733.909,76. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 sebesar Rp342.650.523.381,76 (dari silpa tahun 2023 sebesar Rp171.480.190.581,56 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp171.170.332.800,00. Di sisi lain ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp250.464.798.088,00 (untuk penyertaan modal atau investasi daerah Rp7.000.000.000,00 dan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo/pinjaman pusat Rp243.464.798.088,00.
Pembiayaan Daerah Bersih di tahun 2024 besarnya Rp92.185.725.293,56, silpa APBD SB tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 531.546.733.909,76 ditambah 92.185.725.293,56 sama dengan Rp623.732.459.203,32 ini adalah silpa yang Unaudited.
Dalam kesempatan itu, DPRD Bali mendorong adanya peningkatan dan pemerataan investasi terutama juga yang diarahkan pada sektor industri pengelolaan hasil-hasil atau produk produk sektor primer (pertanian dalam arti luas). “Organisasi Perangkat Daerah terkait hendaknya berupaya berkoordinasi (sesama OPD) guna bisa meningkatan nilai tambah (added value) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor primer dan sekunder guna mendongkrak atau menaikan PDRB per kapita Masyarkat Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya di bawah rata-rata Nasional,” kata Kusuma Putra.
Rekomendasi berikutnya, Pemerintah Provinsi Bali hendaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan duktang yang belakangan ini menimbulkan dampak terhadap kondusivitas kenyamanan dan ketentraman Bali. Langkah-langkah antisipatif hendaknya dilakukan sebelum persoalannya menjadi besar dan meluas. Selain itu, mengingat populasi penduduk kategori lansia semakin meningkat yang angkanya di kisaran 10 persen dari jumlah penduduk Bali (jumlah penduduk Bali 4,344 juta jiwa, penduduk kategori lansia 442.400).
“Rata rata umur harapan hidup di Bali sudah di kisaran 75 tahun karenya Dewan merekomendasikan ke depannya Pemerintah Provinsi Bali agar menyediakan anggaran yang memadai sekaligus menyiapkan program-program yang bermanfaat untuk penduduk kategori lansia,” ujarnya. (ist)