Pemkab Jembrana dan BI Bali Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
(Dutabalinews.com), Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Kabupaten Jembrana, yang digelar pada Senin (3/11) di Kantor Bupati Jembrana. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Advisor Bank Indonesia, Indra Gunawan Sutarto; Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si.; Forkopimda; BPD Bali; serta perangkat daerah anggota TPID dan TP2DD Jembrana.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jembrana menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Bali atas dukungan, pendampingan, dan sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat inovasi tata kelola keuangan daerah. Sinergi TPID dan TP2DD disebut menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi Provinsi Bali serta langkah pengendalian harga dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan melalui penguatan strategi 4K, dengan fokus pada stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi. Kabupaten Jembrana memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan di bagian barat Bali, dengan luas panen padi mencapai 14,7 ribu hektare dan produksi gabah sekitar 80 ribu ton sepanjang 2024. Peran Jembrana semakin penting sebagai hub logistik pangan Jawa–Bali, termasuk keberadaan Rice Milling Unit (RMU) di Kabupaten Jembrana yang menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras, serta peran Perumda Tribhuwana sebagai offtaker komoditas pangan.
Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan dan penyelarasan framework Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sesuai arah kebijakan pemerintah, yang turut mengedepankan transaksi penerimaan maupun belanja pemerintah. Bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana, BI Bali mendorong penyusunan Roadmap TP2DD 2026–2030, disertai penguatan monitoring dan pelaporan, pengembangan serta penerapan area digital pada lokasi potensial, peningkatan literasi pembayaran digital melalui teller dan reward pajak, serta akselerasi realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Jembrana saat ini menghadapi tantangan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian padi. Hal ini perlu diimbangi dengan penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai wujud komitmen menjaga ketahanan pangan, dalam kegiatan HLM turut dilakukan penyerahan sarana dan prasarana pertanian padi kepada lima kelompok tani, yakni Subak Sari Merta, Subak Sawe Rangsasa, Subak Pulukan, Subak Pangkung Jelepung I, dan Subak Penyaringan. Langkah ini dilakukan sebagai dukungan terhadap intensifikasi pertanian dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.
Bank Indonesia akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana guna memastikan stabilitas harga yang terjaga serta digitalisasi transaksi pemerintah yang semakin modern, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jembrana. (ist)