(Dutabalinews.com),Gubernur Bali yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bali Wayan Koster memaparkan bahwa secara umum pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan berbasis desa adat di Pulau Dewata berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terus menurunnya angka kasus positif di Bali.
“Penambahan kasus harian terus menurun sejak diberlakukannya PPKM skala mikro di Bali. Begitupun tingkat kesembuhan yang kini ada di angka 93,10 persen, mortalitas di angka 2,86 persen dan kasus aktif di angka 4,05 persen,” sebut Gubernur dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Bali serangkaian Kunjungan Kerja Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI, bertempat di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar pada Kamis (1/4).
Gubernur Koster juga memaparkan bahwa masyarakat kini semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) serta menerapkan 6M. Ditambah lagi dengan pengawasan lapangan yang senantiasa dilaksanakan Satpol PP, TNi dan Polri. “Ditambah adanya sanksi tegas kepada WNA yang melanggar prokes lewat sanksi Rp 1 juta hingga deportasi,” ujarnya lagi.
Pria kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan percepatan vaksinasi juga terus dilaksanakan secara masif di Bali dengan target sebanyak 70 persen penduduk Bali atau setara jumlah 3 juta orang. Program ini dalam data sudah memvaksinasi sebanyak lebih dari 580 ribu orang, dengan 380 ribu diantaranya mendapatkan vaksinasi pertama.
Vaksinasi tersebut dilaksanakan dengan sasaran prioritas dan khusus yakni zona hijau Ubud, Nusa Dua dan Sanur. Vaksinasi juga dilaksanakan secara linear di fasilitas-fasilitas kesehatan, dibantu vaksinator TNI/Polri.
“Target kami pelaksanaan vaksinasi di kawasan hijau selesai ini sampai Juni 2021 dan kawasan lain menunggu kedatangan vaksin dari pusat,” katanya.
Alumnus ITB Bandung ini juga mengaku mendukung pelarangan tradisi mudik jelang Lebran yang diharapkan mampu mengurangi resiko peningkatan penularan akibat perpindahan warga dari daerah lain.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo menegaskan bahwa rencana pembukaan pintu pariwisata Bali harus tetap dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat terutama terkait masalah karantina.
“WNA yang masuk ke Bali diharuskan menjalani protokol kesehatan yang berlaku sesuai SE Satgas COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021, Yakni mulai dari dua kali tes PCR hingga karantina selama lima hari,” terang Doni.
Bali seperti dikatakan Doni, merupakan suatu etalase bagi indonesia di mata dunia. Di mana baik buruknya penanganan Covid-19 di Bali akan sangat berdampak kepada pamor Indonesia di mata dunia internasional.
“Untuk itu, arahan Bapak Presiden jelas, Bali hrus dijadikan prioritas utama dalam penanganan Covid-19. (Pemerintah, red) pusat dari awal sudah komitmen tentang hal itu,” ujarnya.
Menurut Doni, berdasarkan pengalaman selama ini perlaku warga negara asing belum bisa dikatakan sepenuhnya disiplin dalam prokes sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Terlebih belakangan muncul strain baru virus Covid-19 yang membuat beberapa negara kembali melakukan lockdown.
“Untuk itu, kita ingin penanganan pelaku perjalanan terutama WNA di Bali bisa dilaksanakan secara terintegrasi, dengan membentuk satuan tugas khusus yang menangani kekarantinaan,” jelas Doni.
“Kedatangan WNA harus kita pastikan (bebas Covid-19, red) dengan diagnostik yang memadai karena kalau kita biarkan, prokes-nya kita kendurkan. Maka pasti akan terjadi kenaikan kasus,” imbuhnya.
Ditambahkan, meski PMI maupun WNA yang tiba di Indonesia sudah membawa surat hasil keterangan negatif COVID-19 dari negara asal, namun tidak menjamin mereka terbebas dari infeksi virus corona.
Ada beberapa repatriasi yang juga baru ditemukan positif corona saat dilakukan pemeriksaan Swab kedua, atau pada hari kelima pelaksanaan karantina.
Dari data yang dipaparkan, total repatriasi yang positif corona per 28 Desember 2020-31 Maret 2021 berjumlah 2.102 orang. Dengan rincian, 1.444 orang positif di Swab pertama dan 658 orang di Swab kedua.
“Setelah dikarantina 5×24 jam, Swab kedua, apa yang terjadi? Masih terjadi 658 orang yang positif COVID. Pertanyaannya, di mana bisa kena? Bisa jadi keberangkatan belum terinfeksi, atau terpaparnya di dalam pesawat,” ucap Doni.
Tak hanya bagi WNI, pihaknya juga menemukan juga banyak WNA yang didapati positif corona, meski sudah membawa surat hasil negatif PCR dari negara asalnya.
Baca Juga : Diskusi Pendidikan Entaskan Kemiskinan Rakyat Bali: ‘Kembalikan Sekolah Asrama Impian Siswa Miskin’ SMA Bali Mandara Bali Ekbis 01/10/2023 0 Comments SMA Negeri Bali Mandara dikenal sebagai sekolahnya siswa miskin dimana semua siswanya ditanggung pemerintah. Pola layanan pendidikan yang digunakan yakni dengan sistem asrama. Seluruh keperluan siswa dalam kegiatan belajar mengajar hingga biaya makan, pakaian dan kebutuhan lainnya ditanggung pemerintah. Sekolah yang berdiri tahun 2011 ini terbukti menghasilkan banyak lulusan yang berkualitas dan memiliki prestasi membanggakan, baik di kancah nasional maupun internasional. Namun kini sekolah yang terletak di Bali Utara itu diubah ‘statusnya’ menjadi sekolah reguler oleh Pemprov Bali sehingga tidak gratis lagi. (Baliekbis.com), Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah pendidikan. Karena itu, menjadi penting dan strategis membantu pendidikan (gratis) bagi warga miskin yang kini jumlahnya cukup banyak di Bali. Demikian mengemuka dalam Diskusi Publik “Pendidikan untuk Entaskan Kemiskinan Rakyat Bali” yang digelar DPD Persadha Nusantara Prov. Bali, Minggu (1/10) di Taman Jepun Jln. Hayam Wuruk Denpasar. Diskusi yang dipandu Drs. Nyoman Wiratmaja,MSi. menghadirkan Pembicara Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Dr. IDG..Palguna, S.H.,M.Hum. dan Dr. Gede Suardana,MSi. Diskusi berlangsung hangat hampir tiga jam banyak mengangkat soal meningkatnya kemiskinan (ekstrem) dan turunnya kualitas pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan SDM lokal kalah bersaing dan tersisih. Pada diskusi peserta berharap pola pendidikan yang diterapkan SMA/SMK Bali Mandara dinilai tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan ini. “Kami berharap SMAN Bali Mandara ini yang sudah terbukti keberhasilannya bisa dikembalikan ke seperti semula karena sangat membantu warga miskin bisa sekolah dan ke depannya mandiri. Sekolah ini menjadi impian dan harapan warga miskin,” ungkap sejumlah peserta. Dr. Made Mangku Pastika, M.M. Waketum Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana mengatakan meski APBD Bali defisit ratusan miliar, namun pendidikan harus menjadi prioritas. Sebab ini penting bagi kemajuan Bali. “Kalau SDM lokal rendah maka akan tersisih, tertinggal dan kalah bersaing,” ujarnya seraya menyayangkan sekolah (SMA Bali Mandara) yang terbukti berhasil ‘dihapus’. Padahal Jateng justru meniru bahkan bikin 17 sekolah sejenis. Peserta lainnya Erwin Owner Jeg Bali bahkan minta penjelasan Mangku Pastika Sang Penggagas SMA Bali Mandara mengapa sekolah itu sampai dihapus oleh penggantinya. Masih soal dihapusnya SMA Bali Mandara, politisi Gungde Suryawan mempertanyakan kompetensi dewan yang begitu percaya dengan kajian akademis seorang profesor yang notabene dokter hewan. “Saya sangat berharap PJ Gubernur mau menghidupkan kembali sekolah yang menjadi harapan warga miskin ini,” tegas Gungde. Dr. Sadguna mengingatkan bahwa kualitas SDM menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah pembangunan. Ia melihat ada penurunan kualitas SDM yang berdampak pada persaingan. Mantan birokrat perbankan ini bahkan menyoroti kondisi Bali yang bukan saja telah terjadi begitu besar alih fungsi lahan juga banyak tanah alih kepemilikan. Menurutnya, SMA Bali Mandara (pendidikan) ini menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi kemiskinan. Sekolah bagi warga miskin ini menurutnya tak bisa dicampur dengan sekolah umum karena dalam kemiskinan itu bukan hanya faktor ekonomi, juga masalah kesehatan dan yang perlu mendapat perhatian adalah miskin kepercayaan diri. “Jadi gak bisa dicampur dengan sekolah umum. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi, kita banyak dolar tapi warganya miskin,” pungkasnya. Hal senada disampaikan Darmika dari Paketan Krama Bali dan mantan Anggota DPRD Ketut Mandia yang mengaku prihatin diputusnya anggaran SMA Bali Mandara ini. Sementara akademisi yang juga mantan Hakim MK Dr. Dewa Palguna mengingatkan “ketika meninggal kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Tapi juga yang tidak kita perbuat, padahal kita harusnya berbuat”. Palguna juga menegaskan dalam UU pendidikan sudah diatur setiap warga negera berhak dan wajib mendapatkan pendidikan dan ini dijamin negara. Juga kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak telantar. “Tak mungkin ada bangsa maju tanpa pendidikan,” tegasnya. Kekuasaan tambahnya ibarat pedang, bisa dipakai tebas sana, tebas sini. “Apa mau untuk kebaikan atau kejahatan. Karena itu manfaatkan kekuasaan itu dengan baik,” tambahnya. Sementara Dr. Mangku Pastika mengaku miris dengan terjadinya defisit yang begitu besar di APBD. Ini tentu akan berdampak bagi dunia pendidikan khususnya. Namun Anggota DPD RI Dapil Bali ini tetap optimis, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya bisa mengelola anggaran yang ada agar pembangunan tetap berjalan baik. “Intinya bukan besarnya anggaran, tapi bagaimana mengelola dengan efektif dan efisien untuk kemajuan pendidikan. Israel itu kecil, Singapura juga kecil tapi bisa sangat maju. Bali bisa, caranya majukan pendidikan,” tegas mantan Gubernur Bali dua periode ini. Di sisi lain, Mangku Pastika mengatakan tiga hal utama yang dihadapi Bali saat ini yakni masalah kemiskinan, kebodohan dan kesehatan. “Saya juga berharap para hartawan dan cendikiawan mau urun rembug dan berbuat. Saya tidak pesimis tapi yang penting mau berbuat dan berkontribusi. istilah Pak Pj. Gubernur “Ngrombo”,” ujar Mangku Pastika. Dikatakan penting ada keberpihakan dalam mengentaskan kemiskinan dan ketidakberdayaan ini. “Yang sengaja membiarkan orang miskin itu dosanya besar, lebih besar lagi dosanya kalau membuat orang jadi miskin. Dan tambah besar dosanya bagi yang mengambil hak orang miskin. Dosanya besar kalau mengambil hak rakyat (miskin),” tegasnya. (bas)
Selain itu, dirinya juga mendukung penuh penerapan disiplin prokes yang juga memberikan sanksi baik administratif atau denda hingga proses seportasi bagi WNA yang kedapatan melanggar.
“Ketegasan seperti ini tentu saya apresiasi karena pada dasarnya kita tetap harus menjaga keselamatan warga kita. Dan jangan karena orang asing kita semua yang kena (infeksi virus, red). Sanksi yang ada sudah cukup bagus dan adil, tinggal pelaksanaannya saja, “ tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan kesabaran dalam menghadapi pandemi yang masih belum jelas kapan akan berakhir. (pem)
