Strategi Pendapatan Daerah: Diversifikasi dan Potensi Baru
(Dutabalinews.com), Pemerintah daerah bisa menggali sektor-sektor lain menambah pendapatannya sehingga pembangunan bisa lebih cepat untuk mensejahterakan masyarakat.
“Jangan hanya bertumpu pada satu sektor saja seperti PHR (Pajak Hotel dan Restoran). Sebab ada banyak peluang yang bisa dikelola untuk menambah pendapatan,” ujar Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. saat kegiatan Reses, Kamis (18/4) di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Renon Denpasar.
Reses mengangkat tema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, Fokus Keberadaan Transfer Daerah” dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja, Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara menghadirkan narasumber Bappeda Prov. Bali, Bappeda Badung, Bappeda Denpasar dan Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho.
Mangku Pastika melihat banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan selain adanya dana bantuan pusat. Daerah yang kaya, memiliki anggaran yang cukup besar bisa melakukan investasi dan bekerja sama dengan pihak lain.
Seperti investasi di bank (BPD), Jamkrida, sampah, hotel dan usaha lainnya. “Bisa juga kerja sama mengelola aset-aset provinsi yang sangat banyak dari pada aset tidak produktif. Jadi jangan hanya kejar PHR, tapi bisa juga ikut terjun ke bisnisnya,” ujar Mangku Pastika.
Mantan Gubernur Bali dua periode ini mencontohkan beberapa negara melakukan ekspansi bisnis sampai ke luar negaranya. Jadi tidak hanya bergantung pada satu potensi saja. “Hanoi Vietnam bisa panen hujan, hujan ditampung. Bali kalau ada tanah kosong bisa bangun embung tampung air hujan. Selain sebagai reservoar juga jadi objek wisata.
Terkait dengan anggaran, Mangku Pastika mengingatkan urusan keuangan sangat vital, ini semacam darah dalam tubuh. Kalau tubuh kurang darah maka jadi tak sehat. Karena itu pemerintah sangat konsen dengan keuangan daerah ini.
Dicontohkan terkait dana desa di beberapa daerah banyak yang kadesnya bermasalah. Jadi jangan sampai dikasi uang justru menimbulkan masalah karena salah kelola. Untungnya di Bali tak sampai ada masalah.
Kepala Kanwil Ditjen Pemberdaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan sampai Maret 2024, kinerja pembangunan berjalan baik dan pendapatan meningkat. Pajak tumbuh dan belanja daerah juga meningkat. Ia berharap dengan kinerja positif itu pertumbuhan ekonomi bisa makin bagus. Di sektor riil juga positif, hanya inflasi perlu perhatian karena meningkat 3,67 persen dari sasaran nasional 2,5 persen. “Ini penyebabnya adanya kenaikan harga beras, ayam ras, cabe dan hari besar,” jelas Teguh.
NTP (Nilai Tukar Pertani) juga masih bagus yakni 105 persen, meski terjadi penurunan. Ekspor dan impor juga naik. Demikian pula IPM mencapai 78 sedangkan nasional 74. Pengangguran di Bali bahkan lebih rendah dari nasional. Untuk pariwisata dominan Australia, Cina dan India.
Ketua Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menjelaskan pentingnya TKD ke daerah. Jumlah APBD se Bali dan TKD sekitar Rp25 triliun. Sekretaris Bappeda Badung Wirawan mengatakan pasca-Covid ini APBD Badung dirancang Rp9,6 triliun.
Menurutnya dengan anggaran dan potensi yang dimiliki, Badung bisa menambah pendapatannya dengan investasi di sejumlah sektor. Hal senada disampaikan pihak Bappeda Denpasar yang melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. (bas)
